JAKARTA, CAKRANEWS– Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Kedatangan wakil rakyat dari utara Indonesia ini membawa misi besar untuk memperjuangkan sejumlah aspirasi strategis demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.
Rombongan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, bersama jajaran anggota dewan seperti H. Ladullah, H. Muhammad Nasir, Komaruddin, Saleh, dan H. Mohammad Nafis ini diterima langsung oleh Kapoksi Fraksi PKS DPR RI, H. Alifudin. Dalam pertemuan tatap muka tersebut, DPRD Kaltara menyodorkan tiga usulan program prioritas agar bisa dikawal oleh pemerintah pusat.
Fokus utama yang digedor oleh DPRD Kaltara adalah keberlanjutan dan perluasan Program Kampung Nelayan. Sektor ini dinilai sangat krusial karena telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir lewat peningkatan sarana serta prasarana perikanan yang mendongkrak produktivitas nelayan lokal.
Tak hanya urusan tangkapan laut, DPRD Kaltara juga mendesak pusat untuk mendukung pembangunan industri pengolahan rumput laut di Bumi Benuanta. Pasalnya, selama ini komoditas unggulan Kaltara tersebut masih sering dijual murah dalam bentuk bahan baku mentah ke luar daerah akibat absennya pabrik hilirisasi.
“Kehadiran pabrik pengolahan di daerah sendiri diyakini mampu menciptakan nilai tambah produk (value added), membuka lapangan pekerjaan baru yang luas, serta memperkuat sendi-sendi ekonomi masyarakat pesisir secara mandiri,” tegas H. Muddain.
Masalah klasik yang tak kalah penting untuk diintervensi adalah kebutuhan penguatan konektivitas digital. DPRD Kaltara blak-blakan menyoroti masih banyaknya wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil di Kaltara yang terisolasi secara digital. Keterbatasan akses internet dan jaringan telekomunikasi yang buruk dinilai masih menjadi ganjalan besar bagi efektivitas pelayanan publik, sektor pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga macetnya pengembangan ekonomi digital warga.
Melalui lompatan aspirasi ke tingkat pusat ini, DPRD Kaltara berharap penuh DPR RI dapat mengawal perluasan Program Kampung Nelayan, hilirisasi rumput laut, hingga percepatan transformasi digital agar segera masuk ke dalam daftar prioritas anggaran nasional. Langkah jemput bola ini dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah beranda terdepan Indonesia tersebut.
Discussion about this post