TANJUNG SELOR, CAKRANEWS– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mematangkan persiapan menghadapi penilaian nasional Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Tahun ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara dipercaya mewakili Pemprov Kaltara dalam penilaian tersebut.
Persiapan dilakukan melalui Simulasi Paparan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut simulasi wawancara Zona Integritas yang telah digelar pada 10 Agustus 2026.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltara Muhammad Gozali mengatakan, kesiapan tim Disnakertrans dalam memaparkan pembangunan Zona Integritas sudah cukup baik.
“Paparan yang disampaikan sudah sangat baik dan berbasis data. Mudah-mudahan apa yang kita siapkan ini menjadi yang terbaik untuk Kaltara,” kata Gozali.
Menurutnya, kelengkapan data dan dokumen menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Namun, Gozali mengingatkan pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan administrasi. Kekompakan tim juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan kualitas pembangunan ZI.
Seluruh anggota tim, kata dia, harus memahami program yang dijalankan sekaligus mampu menyampaikannya secara konsisten saat proses penilaian.
“Teman-teman Disnakertrans sudah sangat kompak. Kekompakan ini harus terus dijaga saat mengikuti proses penilaian,” ujarnya.
Dia berharap kesiapan yang telah dibangun Disnakertrans dapat dipertahankan hingga tahapan penilaian oleh Kementerian PANRB.
Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemprov Kaltara diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen dan administrasi. Lebih dari itu, program tersebut diharapkan mendorong perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, memperkuat integritas aparatur, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan ditunjuknya Disnakertrans sebagai perwakilan Kaltara, Pemprov berharap unit kerja tersebut mampu menunjukkan praktik reformasi birokrasi yang berjalan secara nyata dan berkelanjutan untuk meraih predikat WBK maupun WBBM.
Discussion about this post