JAKARTA, CAKRANEWS – Eks Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu tidak yakin Presiden Joko Widodo serius dalam pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang akan dimulai Kamis 28 April 2022 mendatang.
Menurut Said Didu, program itu sulit dilaksanakan, dan terkesan hanya sebatas pencitraan belaka oleh Jokowi.
“Saya yakin kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng tidak akan sulit dilaksanakan karena dampak negatifnya sangat banyak. Ini hanya program pencitraan,” kata Said melalui akun Twitter-nya, Sabtu 23 April 2022.
Ia menjelaskan, ada lima dampak negatif yang bakal terjadi akibat larangan ekspor CPO dan minyak goreng oleh Jokowi.
Dampak pertama yakni pendapatan negara dari ekspor sawit turun sekitar 50 hingga 60 persen. Kedua, pabrik CPO dan migor akan mengurangi produksi sekitar 70 persen.
“Ketiga, pembelian TBS (tandan buah segar) berkurang sekitar 60-70 persen hingga harga TBS petani turun sekitar 50 persen. Serta keempat harga CPO atau turunannya naik dan dinikmati negara lain,” ujar Said.
Selanjutnya, kebijakan larangan ekspor CPO dan migor bagaikan orang mengobati ketombe dengan cara mengamputasi kaki. Alih-alih untuk menurunkan harga minyak goreng, malah justru melahirkan dampak beruntun.
Karena itu, Said Didu mendorong agar harga migor diturunkan dengan cara mudah, yakni menggunakan dana pengutan ekspor CPO untuk subsidi migor seperti subsidi biosolar.
Discussion about this post