TANJUNG SELOR, CAKRANEWS– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperbarui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memetakan kesiapan daerah menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi.
Pemutakhiran IKD dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penilaian IKD Provinsi Kaltara Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang yang diwakili Kepala Pelaksana BPBD Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh.
Membacakan sambutan gubernur, Ferry mengatakan ketahanan daerah tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah merespons saat bencana terjadi. Menurutnya, kesiapan mencegah, memitigasi, mengurangi risiko, hingga meningkatkan kapasitas masyarakat juga menjadi bagian penting.
“Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan,” kata Ferry.
Dia menjelaskan, kondisi geografis Kaltara yang mencakup wilayah perkotaan, pesisir, pedalaman hingga perbatasan memiliki karakteristik dan tingkat aksesibilitas yang berbeda.
Kondisi tersebut membuat Kaltara menghadapi beragam ancaman bencana. Mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga gempa bumi.
Karena itu, penilaian IKD dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Kaltara dalam menghadapi berbagai risiko tersebut.
Ferry menegaskan penguatan ketahanan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, komunikasi hingga pemulihan pascabencana.
Dia juga meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait memberikan dukungan dalam proses penilaian IKD dengan menyampaikan data dan informasi yang lengkap, benar, aktual, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Data dan informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, aktual, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting agar hasil penilaian benar-benar menggambarkan kondisi ketahanan daerah kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Kaltara turut menyampaikan duka atas bencana yang tengah menimpa masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Mari kita doakan saudara-saudara kita di NTT yang terdampak bencana agar diberikan ketabahan dan kekuatan. Semoga proses evakuasi dan pemulihan berjalan lancar,” tutur Ferry.
Dia berharap FGD penilaian IKD 2026 tidak berhenti pada pemutakhiran data, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti.
“Mari jadikan Kalimantan Utara tidak hanya sebagai daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga daerah yang tangguh, dengan masyarakat yang waspada dan pemerintah yang sigap dalam mengelola risiko bencana,” pungkasnya.
Discussion about this post