TARAKAN, CAKRANEWS – Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini, muncul kekhawatiran masyarakat Tarakan terkait halal atau tidaknya hewan kurban yang terkena Foot and Mouth Disease atau Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) saat disembelih. Komisi Fatwa MUI pun langsung menetapkan bahwa hewan yang terkena gejala klinis kategori berat tidak sah untuk dijadikan hewan kurban.
Hal tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
“Gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan/atau menyebabkan pincang atau tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban, ” ungkap Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh beberapa waktu lalu kepada CAKRANEWS.
Hewan tersebut baru sah dikorbankan bila sudah sembuh dari PMK pada hari-hari berkurban yaitu 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sementara jika hewan sembuh dari PMK setelah tanggal tersebut, maka penyembelihan hewan tersebut terhitung sebagai sedekah.
“Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh PMK dalam waktu yang diperbolehkan kurban (tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah), maka hewan tersebut sah dijadikan hewan kurban, ” ungkapnya.
Sementara MUI Tarakan mengaku siap mempedomani fatwa terkait hewan PMK tersebut. “Seperti yang kita tahu pada Selasa (31/05/2022). MUI pusat sudah mengeluarkan fatwa. Tentunya, fatwa tersebut menjadi pedoman kami” ucap Anggota Fatwa MUI Tarakan, Intan Sumantri kepada CAKRANEWS, Rabu (8/6/2022).
Pada fatwa tersebut menyatakan hewan yang terjangkit PMK namun masih dengan gejala klinis kategori ringan dianggap sah untuk dijadikan hewan kurban.
Ia menyebut kewenangan untuk menentukan hewan bergejala berat atau tidak, ada di Dinas Peternakan. “Kami hanya memberikan fatwa sedangkan penentuan gejala hewan ada di Dinas Pertenakan,” katanya
Ke depan kata Intan, MUI akan berkoordinasi dengan intansi terkait hal tersebut.” Kami akan diskusi dengan intansi terkait khususnya mengenai fatwa MUI yang baru dikeluarkan. Sehingga harapan kami tidak ada masyarakat yang dirugikan,” pungkasnya.
Pewarta: Ade Prasetia Cahyadi
Discussion about this post