JAKARTA, CAKRANEWS – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2022 lalu.
Dalam aturan terbaru ini, dengan tegas disebutkan bahwa jika BUMN merugi, maka direksi bisa diseret ke ranah hukum, dan komisaris wajin bertanggungjawab.
Dalam Pasal 27 ayat 3 PP 23/2022, termuat bahwa Menteri BUMN Erick Thohir dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas nama perusahaan jika terjadi kelalaian direksi dalam tata kelola.
“Atas nama perum, menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan.”
Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 59 ayat 2, komisaris dan dewan pengawas wajib bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya.
“Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas.”
Namun, anggota komisaris maupun dewan pengawas tidak perlu bertanggung jawab jika BUMN mengalami kerugian setelah dilakukannya pengawasan dengan itikad baik, tidak ada kepentingan pribadi dan sudah memberi nasihat kepada direksi untuk mencegah ruginya perusahaan.
Discussion about this post