JAKARTA, cakra.news – Penyampaian wacana penundaan Pemilu 2024 oleh sejumlah elite politik dininlai Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bisa memancing gejolak sosial di masyarakat, Senin (28/2/2022).
“Tingkah polah elite politik, kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial.
Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawur oleh rakyat,” ujarnya.
LaNyalla menekankan satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu 5 tahunan.
Sebab, lanjutnya, sistem hasil Amandemen UUD 1945 hanya memberi ruang itu.
“Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold.
Lalu sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas,” tegas LaNyalla.
Mantan Ketua PSSI ini menuturkan secara logika rakyat bakal berpikir ketimbang menunda Pemilu, lebih baik menunda pembangunan IKN. Menurutnya, para elite politik seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden.
“Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu,” cetus LaNyalla.
“Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan,” beber LaNyalla.
Ia pun mengingatkan sistem Demokrasi Pancasila yang asli, sebelum dilakukan Amandemen, adalah yang paling cocok untuk Indonesia.
Dalam sistem tersebut, kata LaNyalla, MPR sebagai lembaga tertinggi diisi representasi partai politik, TNI-Polri, utusan daerah dan utusan golongan untuk sama-sama merumuskan haluan negara dan memilih mandataris MPR untuk menjalankan.**
Pewarta : Andi Surya
Sumber : CNN Indonesia
Discussion about this post