JAKARTA, CAKRANEWS – DPR RI ikut mengkritik keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo, yang telah melarang ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah per 28 April 2022. Kebijakan ekonomi ini dianggap paling buruk yang pernah tercipta dalam sejarah Indonesia.
“Menurut saya kebijakan ini adalah kebijakan ekonomi yang paling buruk yang pernah diambil presiden dalam sejarah bangsa,” kata anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat Suhardi Duka, seperti dikutip dari RMOL, Minggu 24 April 2022.
Ia memamahi bahwa Jokowi ingin memastikan ketersediaan kebutuhan minyak goreng (migor) dalam negeri dan menekan harga yang belakangan ini meroket.
Namun, menurutnya masalah migor bukan terletak pada alur distribusinya, melainkan adanya mafia yang terkait dengan unsur pemerintahan. Harusnya, persolan ini yang dituntaskan Jokowi, bukan membuat kebijakan yang fatal.
“Persoalannya ada mafia dan ada pejabat yang bisa dibeli, jadinya amburadul semua,” ujarnya.
Kemudian, Suhardi juga menjelaskan bahwa pasokan CPO global bisa terganggu karena keputusan Jokowi. Lalu, dalam kondisi demikian, pasokan dunia terganggu, di sisi lain negara tetangga seperti Malaysia justru mengeruk keuntungan.
“Dinikmati oleh negara tetangga. Indonesia kehilangan devisa ratusan triliun rupiah dan petani sawit menjadi miskin,” ucap Suhardi.
Discussion about this post