JAKARTA, cakra.news – Vonis tiga bulan penjara oleh PN Palopo yang menimpa seorang jurnalis, Muhammad Asrul menarik perhatian insan pers lainnya. Asrul divonis bersalah karena laporan UU ITE atas berita yang ditulis dan dimuat medianya soal dugaan korupsi di lingkungan wilayah tersebut.
Mengetahui ini, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta agar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddiin mengevaluasi aparat yang terlibat dalam proses hukum terhadap jurnalis di Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Kapolri dan Jaksa Agung segera mengevaluasi petugas yang terlibat dalam kasus ini untuk menunjukkan keseriusan reformasi kelembagaan dan penghormatan pada hak asasi manusia, utamanya terkait kebebasan pers,” demikian kutipan keterangan resmi ICJR, Susitra Dirga, Kamis (25/11/2021).
Selain itu, Dirga juga meminta Mahkamah Agung mengevaluasi hakim yang menjatuhkan vonis atas Asrul terkait karya jurnalistik tersebut. Dia menilai hakim PN Kota Paolopo tidak memutus perkara yang menjerat Arsul berdasarkan perkembangan hukum yang menekankan larangan pemidanaan berdasar karya jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Pers.
“MA juga harus mengevaluasi hakim yang tidak memutus berdasarkan perkembangan hukum yang telah memberikan banyak penekanan pada larangan pemidanaan karya jurnalistik,” katanya.
ICJR menilai putusan majelis hakim PN Kota Palopo mengancam kebebasan pers di Indonesia karena Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI telah menandatangani surat keterangan bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
SKB tersebut menyatakan bahwa berita merupakan karya jurnalistik yang jika digugat mesti melalui mekanisme UU pers. Dalam proses tersebut, Dewan Pers harus dilibatkan.
“Dalam kasus Muhammad Asrul, walaupun telah ada pernyataan dari Dewan Pers bahwa berita tersebut merupakan karya jurnalistik, kasus tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan,” ujar Dirga.
“Ini menunjukkan penegak hukum justru tidak menjalankan ketentuan dalam SKB sebagaimana mestinya,” tutupnya.**
Pewarta : Andi Surya
Sumber : CNN Indonesia
Discussion about this post