TARAKAN, CAKRANEWS – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kaltara baru saja menggelar Rembuk Pangan Pesisir di Kampung Nelayan Sungai Malondong, Kelurahan Lingkas Ujung, Kota Tarakan, pada Sabtu 7 Desember 2024. Rembuk Pangan Pesisir mengambil tema “Memperkuat Ekosistem Kemandirian dan Kedaulatan Pangan dari Laut untuk Kesejahteraan Nelayan Kaltara”.
Dalam kesempatan itu, sejumlah harapan disampaikan para nelayan di Kaltara. Ketua KNTI Kaltara, Rustan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Rustan mengatakan nelayan memiliki penting dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional terutama dari sektor perikanan. Hanya saja, masih banyak nelayan belum mendapat hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, ia tidak ingin nelayan diminta untuk menyediakan pangan, akan tetapi kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi. Selama ini, kata dia, nelayan mengalami berbagai masalah dalam aktivitas mencari hasil laut. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan armada dan cuaca ektrem.
Lanjut dijelaskannya, berdasarkan data KNTI, 85 persen nelayan di Kaltara menggunakan kapal perikanan berukuran di bawah 5 gross ton (GT). Artinya mereka termasuk dalam kategori nelayan kecil. Selain itu, 90 persen nelayan di Kaltara menggantungkan hasil dari tangkapan. “Jadi misalnya kalau tidak dapat ikan dari laut pasti bermasalah soal pangannya atau makanannya. Apalagi kalau cuaca ektrem otomatis tangkapan menurun,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, pemerintah juga perlu memperhatikan nelayan. Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan regulasi yang menguntungkan bagi nelayan tangkap. “Kalau misalnya penerapan peraturan pemerintah yang baru terkait penangkapan ikan terukur ini sama saja membatasi hak kita untuk menikmati potensi kelautan,” katanya. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, Rustan berharap pemerintah mengambil kebijakan terkait ketahanan pangan dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar nelayan. “Nelayan ini tercatat sebagai penyedia pangan, tetapi faktanya masih banyak anak-anak kita terkontaminasi penyakit stunting. Hal ini lah yang membuat kita bagaimana Nelayan juga mendapatkan pangan secara adil dan merata,” tutupnya.
Sebagai informasi, dalam kegiatan ini ada beberapa pembicara mulai dari Dinas Perikanan Provinsi Kaltara, Sekda Tarakan, hingga Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT).
Discussion about this post