JAKARTA, CAKRANEWS – Sejumlah pihak mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat menteri-menterinya yang terang-terangan maupun diam-diam mendukung penundaan Pemilu 2024.
Salah satu desakan ini datang dari pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, yang menyebut tak hanya penundaan Pemilu 2024, menteri yang mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga sudah sebaiknya diganti.
“Jika ada menteri, diminta atau tidak, tetapi seolah ngotot wacanakan tunda pemilu atau perpanjang jabatan rezim, sekalipun gunakan bahasa tersirat, bisa dimanfaatkan olehnya untuk politik praktis baginya dan kelompoknya,” kata Emrus melalui akun media sosialnya, seperti dilihat baru-baru ini.
“Usul, menteri tersebut di-reshuffle karena telah jadi beban politik rezim,” ujarnya menambahkan.
Selain itu, Emrus menyarankan agar Istana, khususnya Jokowi secara langsung menyampaikan ulang dan mempertegas sikap penolakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan rezim.
“Pusat rezim sebaiknya tegas menyatakan tolak dua wacana tersebut dan minta menteri menghentikan wacana atau di-reshuffle,” kata dia.
Terbaru, Jokowi telah menyatakan sikapnya dan melarang keras semua menteri membicarakan wacana terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu 6 April 2022.
Discussion about this post