TARAKAN, CAKRANEWS – Politik uang atau serangan fajar dalam momen pemilu adalah hal yang menjadi noda hitam, yang masih terjadi dalam proses berdemokrasi di Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara).
Hal ini disorot tajam Ketua Bawaslu Kaltara Suryani, yang menyebut dalam pemilihan serentak 2020 lalu, tercatat puluhan pelanggaran dalam pemilu, termasuk politik uang.
“Data pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan serentak 2020. Total temuan dan laporan ada 92 pelanggaran ,” kata Suyani kepada CAKRANEWS di Tarakan, baru-baru ini.
Suryani berkata, politik uang menjadi atensi atau perhatian besar Bawaslu, karena merupakan kejahatan dalam demokrasi.
“Politik uang muncul dari kepentingan-kepentingan seseorang baik yang akan di pilih maupun yang akan memilih. Kita tidak bisa pungkiri masyarakat juga senang ketika ada kontestasi pemilu. Mereka merasa memiliki peluang mendapatkan celah melakukan politik uang,” ucapnya.
Untuk itu, lanjut Suryani, yang perlu dilakukan sekarang adalah melakukan sosialiasi dalam bentuk edukasi ke masyarakat terkait hak politik tanpa adanya ongkos. Ia pun berharap masyarakat memiliki kesadaran bahwa suara mereka adalah suara emas. Yakni suara yang tidak bisa terbeli dengan hanya sebatas uang.
Menurut Suryani, melalui edukasi seperti ini kesadaran politik masyarakat semakin terbangun sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
“Sosialisasi ini kita lakukan dari bawah. Semakin masif sehingga kesadaran bisa dibangun,” ujar dia.
Selain itu, Bawaslu memberi perlakuan tegas dengan memberikan hukuman kepada siapapun yang terlibat politik uang. Ia berpesan kepada partai politik atau peserta pemilu untuk turut mengawasi politik uang. Sebab menurutnya, keduanya merupakan pengawas karena ikut mengawasi peserta yang lain.
Tidak hanya itu, ia pun berharap agar masyarakat tak tergiur uang dalam memilih pemimpin. “Makanya masyarakat harus betul-betul melakukan pengawasan bersama bawaslu. Makanya kami ada slogan bersama rakyat kita awasi. Jadi itu bukan hanya slogan kita semua ini pengawas,” kata Suryani.
Kemudian, Suryani menambahkan sebentar lagi akan digelar pemilu dan pilkada serentak 2024. Ia pun mengajak siapapun untuk sama-sama mengawal pelaksanaan demokrasi ini secara langsung, jujur dan adil.
Pewarta : Ade Prasetia Cahyadi
Discussion about this post