Cakra News
Advertisement
  • Home
  • News
  • Kaltara
  • Leisure
  • Story
  • Advetorial
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Kaltara
  • Leisure
  • Story
  • Advetorial
  • Opini
No Result
View All Result
Cakra News
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Kaltara
  • Leisure
  • Story
  • Advetorial
  • Opini
Home Hukum & Kriminal

Polres Tarakan Fasilitasi Restoratif Justice Perkara Pengeroyokan Mahasiswa

by Hendi
20/12/2023
in Hukum & Kriminal, Kaltara
A A
Polres Tarakan Fasilitasi Restoratif Justice Perkara Pengeroyokan Mahasiswa

Polres Tarakan Fasilitasi Restoratif Justice Perkara Pengeroyokan Mahasiswa.

Share on FacebookShare on Twitter

TARAKAN, CAKRANEWS – Kepolisian Resort (Polres) Tarakan dipimpin langsung Kapolres AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar memfasilitasi restoratif justice (RJ) perkara perkelahian yang menjurus pengeroyokan mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT).

Upaya restoratif justice yang juga dihadiri perwakilan UBT dan mahasiswa-mahasiswi tersebut berlangsung di Aula Paten Polres Tarakan, pada Selasa,19 Desember 2023 siang.

RELATED POSTS

Supa’ad Ingin Perda Literasi Kaltara Tak Sekadar Jadi Aturan di Atas Kertas

Syamsuddin Arfah Sebut Perda Literasi Kaltara Jadi Pilot Project Nasional

Kegiatan kali ini untuk mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, yang nantinya hasil putusan akan disampaikan Kapolres Tarakan, apakah ada Restoratif Justice (RJ) untuk para pelaku?.

Pihak UBT yang dihadiri Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama UBT, M. Djaya Bakri, jajaran civitas akademika dan perwakilan keluarga korban dan pelaku mendengarkan masukan dan arahan dari Kapolres Tarakan yang didampingi Kasat Reskrim AKP Randhya Sakthika Putra.

Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar mengatakan, dalam perkembangan kasus ini, para pihak sudah membuat kesepakatan berdamai.

“Permohonan ini sudah kami terima dan akan kami pertimbangkan. Karena diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dalam pasal 5 disebutkan tidak boleh menimbulkan keresahan masyarakat. Sebagaimana diketahui, masyarakat yang resah dan memberikan tanggapan karena waktu itu ada peristiwa sampai sweeping dan seterusnya,” Kata Ronaldo.

Lebih lanjut Kapolres Tarakan menjelaskan, pihaknya akan melakukan langkah sesuai prosedur. Dengan juga pertimbangan dan aturan yang ada.

Dalam hal ini pihaknya berhati-hati sekali dan tujuannya adalah bagaimana menjaga menciptakan keamanan dan ketertiban di Tarakan.

“Semua kita harus punya kepedulian sama bagaimana persoalan ini tidak terjadi pengulangan dan itu yang penting. Bukan hanya perisitwa terjadi di tanggal 1 November dan 30 November kemarin tapi bagaimana ke depan kita bersama-sama bantuan teman-teman media, tokoh agama dan masyarakat dan kami aparat dan rektorat merajut, sehingga yang berkembang di UBT menghilangkan atau menjauhkan dari nilai konflik,” jelasnya.

Ronaldo juga menerangkan, penegakan hukum dipastikan parsial alias menyeluruh dan siapapun melapor akan diproses.

Apabila nanti dilakukan RJ atau restoratif justice, dari sisi aturan ia menegaskan lagi bahwa harus ada persyaratan formil, materil, persyaratan umum dan khusus.

“Ada satu yang dipertimbangkan hati-hati oleh penyidik yang nanti akan kami bahas dalam gelar perkara itu. Yakni tidak boleh menimbulkan keresahan masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut lagi Kapolres Tarakan menyampaikan, kasus ini bukan hanya terjadi antara satu orang dengan orang lain. Karena akibat kejadian kemarin walaupun diproses denganlaporan kepolisian dari berbagai pihak, ada beberapa LP sebelumnya disampaikan, namun dampaknya ke masyarakat yang tidak terlibat dengan konflik.

“Masyarakat dekat kampus,walaupun ada yang gak buat laporan. Cuma mengeluhkan, usahanya ada terganggu, ada yang mereka jadi tidak nyaman karena sempat ada peristiwa sweeping dan seterusnya, jadi kita harapkan masalah ini nanti penyelesaian bagaimana secara komperhensif bisa tertangani baik dan sebesarnya untuk kepentingan masyarakat terpenuhi,” tegasnya.

Masyarakat kembali nyaman, tidak terganggu aktivitasnya dan di kampus aktivitas belajar mengajar berlangsung nyaman, dosen dalam memberikan pengajaran dan tidak ada ketakutan bertemu beda fakultas oleh mahasiswa.

Adapun untuk putusan apakah ada RJ (restoratif justice) atau tidak, harus digelarkan terlebih dahulu. Batas waktu tidak diatur dalam aturan dan tentu harus melihat dalam proses penyidikan, dan saat ini masih berjalan sesuai ketentuan.

“Masukan dari berbagai pihak terus bertambah. Ada yang memberikan masukan kepada penyidik ini kejadian berulang, tolong diproses hukum kalau gak, ya gak jera-jera,” pungkasnya.

Tags: MahasiswaPengeroyokanPolres TarakanRestoratif JusticeUBT
ShareTweetShareSendShare

Related Posts

Supa’ad Ingin Perda Literasi Kaltara Tak Sekadar Jadi Aturan di Atas Kertas

Supa’ad Ingin Perda Literasi Kaltara Tak Sekadar Jadi Aturan di Atas Kertas

by Prasetya
22/05/2026
0

TARAKAN, CAKRANEWS - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Supa’ad Hadianto, menegaskan...

Syamsuddin Arfah Sebut Perda Literasi Kaltara Jadi Pilot Project Nasional

Syamsuddin Arfah Sebut Perda Literasi Kaltara Jadi Pilot Project Nasional

by Prasetya
21/05/2026
0

TARAKAN, CAKRANEWS - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menuntaskan pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberdayaan perbukuan...

Pansus II DPRD Kaltara Dorong 1.076 Hektar Permukiman Mangkupadi Dikeluarkan dari Kawasan PSN

Pansus II DPRD Kaltara Dorong 1.076 Hektar Permukiman Mangkupadi Dikeluarkan dari Kawasan PSN

by Prasetya
20/05/2026
0

TARAKAN, CAKRANEWS — Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalimantan Utara mendorong agar kawasan permukiman warga di Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, seluas...

Komisi IV DPRD Kaltara Dorong Percepatan Payung Hukum Penanggulangan HIV/AIDS

Komisi IV DPRD Kaltara Dorong Percepatan Payung Hukum Penanggulangan HIV/AIDS

by Prasetya
20/05/2026
0

TARAKAN, CAKRANEWS – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong percepatan pembentukan payung hukum yang kuat dalam upaya penanggulangan...

DKISP Kaltara Gelar Rakor Pemerintah Digital 2026. (Foto: DKISP)

DKISP Kaltara Gelar Rakor Pemerintah Digital 2026, Genjot Integrasi Layanan Publik

by Prasetya
19/05/2026
0

TARAKAN, CAKRANEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus tancap gas dalam memperkuat transformasi digital di lingkungan birokrasi. Langkah...

Next Post
Hadapi Nataru Harga Daging Sapi Lokal dan Impor Masih Stabil

Hadapi Nataru Harga Daging Sapi Lokal dan Impor Masih Stabil

Polres Nunukan memusnahkan barang bukti tindak kejahatan narkoba hasil tangkapan Agustus hingga Desember 2023 (FOTO : Polres Nunukan)

Polres Nunukan Musnahkan Barang Haram Hasil Tangkapan Agustus hingga Desember 2023

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami

Berita Populer

  • Harga emas melonjak

    Harga Emas di Tarakan Melonjak, Cetak Rekor Tertinggi!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Reses Supa’ad Hadirkan Pejabat Kompeten, Mahasiswa Tanya Beasiswa dan Peluang Kerja

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Supa’ad: SPMB Harus Transparan, Tidak Ada Titipan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Waspada! LGBT Menjamur di Kalangan Pelajar Tarakan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hari Perpustakaan Nasional 2026, DPK Kaltara Ajak Warga Perkuat Budaya Literasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Berita

  • Advetorial
  • Ekonomi
  • Headline
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Kaltara
  • Leisure
  • Nasional
  • News
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Story

Tentang Kami

  • Redaksi & Manajemen
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
  • Iklan & Advetorial

© 2021 PT. Cakra Media Mandiri Indonesia.

No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Kaltara
  • Leisure
  • Story
  • Advetorial
  • Opini

© 2021 PT. Cakra Media Mandiri Indonesia.