Sinergi Antar Lembaga Cegah Mafia Tanah

Nunukan, CAKRANEWS – Guna mencegah maraknya mafia tanah, BPN Nunukan melaksanakan sosialisasi dengan tema sinergi antar lembaga dalam pencegahan kasus pertanahan di Zayn Cafe jalan Ahmad Yani Nunukan Timur. Selasa, (16/05).

Nara sumber adalah Kanit Pidum Sat Reskrim polres Nunukan Aiptu Ali Murtaji, S.H, Kabid Penyelesaian Sengketa Pembinaan dan Pengawasan Tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan, Faisal, S.H, dan Kepala seksi intelijen pada Kejaksaan Negeri Nunukan Bonar Satrio Wicaksono SH.,MH.

“Memang salah satu tujuan di adakannya kegiatan ini supaya lebih mengimplementasikan lagi ke masyarakat terkait hal – hal yang akan berpotensi menciptakan sengketa tanah,” jelas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Kabupaten Nunuikan M. Azhar Firdaus.

M Azhar mengungkapkan beberapa tahun sebelumnya di daerah luar Nunukan sudah sering terjadi sengketa seperti ini, terutama untuk masyarakat yang awam dan kurang mendokumentasikan semua bidang hukum terkait tanah yang dimiliki.

Menurut M Azhar Firdaus pemilik tanah harus bisa melengkapi administrasi terkait surat menyurat tanahnya dan tidak mudah mempercayakan kepada orang lain untuk menguruskannya.

“Lengkapi surat-surat pendukung yang menyatakan tanah ini dalam penguasaannya lebih baik jika sudah bersertifikat,” sarannya.

Potensi munculnya mafia tanah di Nunukan diiyakan nara sumber dari Polres, Kejaksaan dan Kabid Pertanahan Pemkab Nunukan.

“Alhamdulillah sampai saat ini di Kabupaten Nunukan belum ditemukan kasus seperti itu. Cuma dengan makin meningkatnya dan berkembangnya zaman dari waktu ke waktu potensi akan adanya mafia tanah tetap terbuka,” katanya.

Menurutnya, potensi itu terjadi karena makin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Kabupaten Nunukan tentu tidak menutup kemungkinan di masa – masa yang akan datang kejadian yang pernah terjadi itu akan terjadi di Nunukan.

“Makanya kami mengadakan kegiatan seperti ini dan mengundang satuan sampai ke tingkat desa dan lurah supaya nanti paling tidak perangkat desa atau lurah itu punya pengetahuan terhadap masyarakat mereka agar hal – hal semacam itu tidak terjadi,” imbuh M. Azhar Firdaus.(*)