Mau Tahu Jumlah Pekerja Asing yang Masuk di Kaltara? Cek Pakai Aplikasi Ini

KALTARA, CAKRANEWS – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan aplikasi TKA Online untuk mendapat jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di Indonesia, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara).

Kasi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3 Disnakertrans Kaltara Dewi Parasamya Wijayanti menyebut, berdasarkan data aplikasi TKA Online, terdapat 196 pekerja asing yang bekerja di kabupaten/kota se-Kaltara.

Menurut Paras, sapaan akrabnya, semua TKA tersebut mendapat pengawasan dari Disnakertrans Provinsi Kaltara. Kabupaten yang paling banyak pekerja asingnya adalah Bulungan, terutama di perusahaan pertambangan sebagai teknisi.

“Data terakhir yang kami pegang adalah kurang lebih ada 196 orang. Tersebar di lima kabupaten kota. Paling banyak itu di Kabupaten Bulungan,”kata Paras, Selasa 30 Mei 2023.

Adapun mayoritas pekerja asing di Kaltara berasal dari Cina. Mereka bekerja untuk mengoperasikan peralatan yang dipakai perusahaan, yang berasal dari Negeri Tirai Bambu. Kemudian ada juga dari Malaysia, India hingga Jerman.

Ia menegaskan, secara aturan, TKA dilarang menjabat pada urusan personalia yang mengatur kepegawaian. Mereka lebih sebagai teknisi.

Meski demikian, Disnakertrans Kaltara juga rutin mengawasi TKA melalui pengawas bidang ketenagakerjaan. Dalam pengawasan, pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA yang mengatur hak dan kewajiban baik dari pemberi kerja maupun pekerja.

“Salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki oleh TKA adalah RPTKA. Itu diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, itu wajib. Kalau TKA-nya kerja di sini, dia wajib, harus ada RPTKA,” ujarnya.

Paras menambahkan, sampai saat ini belum ditemukan TKA yang melanggar aturan. Jika ditemukan tidak memiliki dokumen yang lengkap, ia menegaskan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltara memiliki kewenangan untuk memberhentikan TKA tersebut dari tempatnya bekerja.

Termasuk melakukan pembinaan ke perusahaan. Namun karena jumlah pengawas keternagakerjaan terbatas hanya dua orang, membutuhkan waktu untuk menjangkau semua perusahaan. Namun, secara bertahap akan lebih dimaksimalkan.