JAKARTA, cakra.news – Adanya laporan yang menyebut ribuan ASN di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih menerima bantuan sosial mengherankan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily.
Dia langsung meminta Kementerian Sosial dan pemerintah daerah memperbaiki data karena menurutnya ASN tak semestinya menerima bansos, Kamis (25/11/2021).
Terlebih ASN dengan golongan III dan IV, menurut Ace merupakan kelompok masyarakat yang sudah mendapat penghasilan setiap bulan dari negara dengan berbagai tunjangan.
“Kami mendesak kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memperbaharui secara total sistem pendataan, verifikasi dan validasi data penerimaan bantuan sosial itu,” katanya.
Pemerintah, ujar Ace harus mengidentifikasi data ASN yang masih menerima bansos, termasuk unit lembaganya, hingga diketahui mengapa mereka masih terdaftar sebagai penerima bansos.
Menurut Ace, ASN yang menerima Bansos mestinya bisa sukarela mengundurkan diri dari kelompok penerima. Jika hal itu tidak dilakukan, pemerintah harus bisa memberikan sanksi tegas.
“Jika tidak, ya harus diberikan sanksi yang tegas. Ada warga yang lebih berhak mendapatkan bantuan tersebut,” serunya.
Kementerian yang kini di bawah Tri Rismaharini, didesak Ace untuk segera memperbaiki sistem pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), termasuk pemerintah daerah yang selama ini melakukan inputnya.
“Ingat, yang meng-input data penerima bansos itu ya Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Mereka lah yang seharusnya lebih bertanggung jawab untuk memastikan akurasi data penerima bansos itu,” katanya.
Diketahui, ribuan ASN di Sulsel sebelumnya dilaporkan masih menerima bansos, baik lewat Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Angka itu berdasarkan temuan Dinas Sosial Sulawesi Selatan. Data ribuan ASN terima bansos itu terungkap saat Hearing Dinsos Sulsel dengan Komisi E DPRD Sulsel.**
Pewarta : Andi Surya
Sumber : CNN Indonesia
Discussion about this post