Fraksi Golkar Soroti Pembiayaan APBD Kaltara 2025, Minta Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

TANJUNG SELOR, CAKRANEWS – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti penggunaan pembiayaan daerah dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi Golkar menegaskan setiap pembiayaan yang dialokasikan pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak hanya memenuhi aspek administratif.

Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltara dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Tanjung Selor, pekan lalu.

Tiga Unit, Satu Semangat: Perumda TAU Meriahkan Jalan Sehat Beregu

Koordinator Pemuda Cinta Pancasila akan Gelar Aksi Damai Jilid II jika Kasus Stagnan

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian, mengatakan pembiayaan daerah harus diarahkan pada program-program strategis yang mampu memberikan dampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Golkar memandang penggunaan pembiayaan harus selalu diarahkan pada kepentingan strategis dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penyertaan modal daerah perlu terus dikawal agar benar-benar menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperkuat pelayanan keuangan, dan tidak sekadar menjadi formalitas fiskal,“ tegas Aluh Berlian, Sabtu (25/7/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar mencermati penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp17,635 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kaltara kepada Bank Kaltimtara.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp15,346 miliar. Menurut fraksi tersebut, besarnya SiLPA menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar lebih optimal pada tahun berikutnya.

Fraksi Golkar menilai setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD merupakan amanah masyarakat sehingga harus dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. “Karena itu, penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank Kaltimtara, perlu terus diawasi agar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat layanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Melalui pandangan umumnya, Fraksi Golkar berharap Pemerintah Provinsi Kaltara dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga setiap kebijakan anggaran benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.