JAKARTA, CAKRANEWS – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Provinsi Kaltara meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mempercepat pembangunan ruas jalan Malinau-Krayan. Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi di Jakarta, Jumat (24/7/2026), sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Audiensi difokuskan pada pembahasan percepatan penanganan ruas jalan Malinau-Krayan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat di wilayah perbatasan. DPRD Kaltara menilai pembangunan jalan tersebut merupakan kebutuhan mendesak yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Perwakilan DPRD Kaltara, Muddain, mengatakan pembangunan jalan Malinau-Krayan tidak hanya bertujuan membuka akses transportasi, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat serta menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan.
“Percepatan pembangunan jalan Malinau-Krayan bukan sekadar menghadirkan konektivitas, melainkan langkah strategis memperkuat perekonomian dan menegakkan kedaulatan NKRI di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Target kita, jalan ini dapat berfungsi optimal sebelum tahun 2029,” ujar Muddain.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Kaltara menyampaikan kondisi ruas jalan Malinau-Krayan yang terus mengalami kerusakan sehingga menghambat mobilitas masyarakat. Bahkan, wilayah Krayan Selatan telah menetapkan status tanggap darurat akibat memburuknya kondisi infrastruktur jalan.
Kerusakan jalan juga berdampak pada terganggunya distribusi logistik. Pasokan barang kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi terbatas sehingga memicu kenaikan harga di wilayah perbatasan.
Selain itu, keterbatasan distribusi dari dalam negeri menyebabkan sebagian masyarakat di kawasan perbatasan bergantung pada pasokan barang dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Melalui pertemuan tersebut, DPRD Kaltara berharap BNPP dapat memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan agar percepatan pembangunan jalan Malinau-Krayan mendapat dukungan kebijakan dan penganggaran dari pemerintah pusat.
Discussion about this post