TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara melaksanakan pembangunan secara terintegrasi dan berkeadilan di seluruh wilayah, termasuk kawasan pedalaman dan perbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltara dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi di Tanjung Selor.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kaltara, Hendri Tuwi, mengatakan pembangunan daerah tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan. Menurutnya, seluruh wilayah di Kaltara harus memperoleh perhatian yang sama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Kalimantan Utara memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah perbatasan NKRI sekaligus pintu gerbang pembangunan kawasan utara Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terintegrasi, berkeadilan, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat. Kami berharap setiap kebijakan disusun dengan memperhatikan kebutuhan seluruh wilayah agar pembangunan berlangsung merata dan berkelanjutan,” kata Hendri, Minggu (26/7/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat menyoroti delapan isu strategis yang dinilai perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kaltara. Delapan isu tersebut meliputi pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, serta percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Fraksi Demokrat menilai kawasan perbatasan memerlukan perhatian khusus karena memiliki peran strategis sebagai beranda terdepan negara. Pembangunan yang terencana di wilayah tersebut diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan agar setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tepat sasaran.
Fraksi Demokrat juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
Discussion about this post