Kenaikan Pangkat/Golongan Kepala Puskesmas di Malinau, Terganjal SK Struktural

MALINAU, cakra.news – Kepala UPTD Puskesmas Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat, dr. Tumpak Hotland Ricardo Sirait merasa kesal.

Pasalnya, usulan kenaikan pangkat/golongan yang diajukannya ditolak oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dianggap tidak memenuhi syarat (TMS).

Hal ini menurutnya karena SK pengangkatan dirinya didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 sehingga Kepala Puskesmas masih sebagai jabatan struktural, Sabtu (19/2/2022).

”Ya wajarlah berkas permohonan pengajuan kenaikan pangkat yang Saya ajukan ditolak. Pesan disampaikan melalui Notifikasi DOCUDigital BKN, usulan kenaikan pangkat Saya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Sesuai PP 72 2019 bahwa jabatan kepala puskesmas jabatan fungsional tugas tambahan sebagai kepala puskesmas,” sebutnya via ponsel, Kamis (17/2/2022) lalu.

Dikatakan Sirait, sejumlah Kepala UPTD Puskesmas yang ada di Malinau, saat ini masih di posisi jabatan struktural.

Hal ini karena dasar pengangkatan mereka menggunakan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Padahal, kata Dia, berdasarkan aturan yang baru di PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dalam pasal 125 dinyatakan bahwa pada saat PP ini mulai berlaku, PP 41 tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Dilanjutkan Sirait, dalam PP 18 tahun 2016, di pasal 95 ayat (9), dinyatakan bahwa kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional.

Hal ini pun, ujar Dia, dinyatakan lagi dalam PP 72 tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 tahun 2016.

Untuk kenaikan pangkat yang diusulkan, lanjut Sirait, berkas yang diajukannya sebagai Kepala UPTD Puskesmas masih dengan jabatan Struktural sesuai dengan SK pelantikan jabatan struktural saat ini.

Hal inilah, kata Dia, yang membuat usulan kenaikan pangkat/golongannya disebut BKN tidak memenuhi syarat.

“Sampai kiamat pun tidak akan pernah naik pangkat/golongan kita,” ujarnya kesal.

Sirait berharap persoalan ini diperhatikan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) karena sangat merugikan aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (DKPKKB) Malinau, John Felix R, saat dihubungi Kamis (17/2/2022) lalu, tidak detail memberikan jawaban atas permasalahan ini.

Dia via Whatsapp menyatakan bahwa Malinau hanya kelas C, dan Tarakan satu-satunya kelas B di Kaltara.

Satu-satunya Kelas A di Kalimantan hanya AWS Samarinda.

“Saya lagi Isolasi Mandiri, terkurung dari referensi, karena terpapar COVID-19. Nanti kondisi lebih baik, Saya respon ya,” jawabnya.**

Pewarta : Ramses Lubis