Keluhkan Sumber Pajak Sarang Walet, Ini Curhatan Khairul di Depan KPK

TARAKAN ,CAKRANEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengaku terhambat  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari pengelolaan sarang burung walet. Adapun kendala pemungutan pajaknya masih terbentur dengan dukungan lintas instansi yang belum optimal.

Kondisi itulah yang membuat Pemkot Tarakan kehilangan pendapatan. “Potensinya besar dalam hitungan kami produksi sarang burung walet di Tarakan mencapai Rp 300 miliar,” kata Wali Kota Tarakan Khairul beberapa waktu lalu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Diungkapkan bahwa usulan tersebut ditanggapi positif oleh KPK, yang kemudian berjanji akan menindaklanjuti upaya optimalisasi pemungutan pajak sarang burung walet ini dengan berkoordinasi di tingkat pusat.

Di samping itu, wali kota juga menyampaikan komitmen penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pihaknya mengusulkan agar penguatan  APIP dilakukan dengan pendekatan efektivitas kinerja.

Sementara yang hadir pada kegiatan tersebut Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menyampaikan penegasan atas komitmen KPK dalam upaya pencegahan di delapan area intervensi dalam kerangka “Monitoring Center for Prevention” (MCP) sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD.

Pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola Keuangan desa. “Delapan area terintegrasi yang dilaksanakan tersebut demi membantu pemerintah daerah,” kata Lili.

Terkait survei penilaian integrasi, ia menjelaskan bahwa pihaknya ingin memetakan dan mengukur efektivitas risiko korupsi yang telah dilakukan. Lili menyebutkan rata-rata indeks integrasi nasional 2021 mencapai 72,4 persen, sementara pemerintah daerah di wilayah Kaltara sekitar 68,78 persen. Tiga wilayah dengan indeks terendah yakni Kabupaten  Tana Tidung, Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan.

Selain itu, ia menjelaskan terkait strategi pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan seperti pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan.