TANJUNG SELOR, CAKRANEWS– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp2,201 triliun dan Belanja Daerah Rp2,231 triliun dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Arah kebijakan anggaran tersebut akan difokuskan pada program yang produktif dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Kaltara, H. Zainal A. Paliwang, dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 DPRD Kaltara di Ruang Rapat Lemlai Suri, Selasa (18/8/2026).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kaltara 2027.
Zainal mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta rancangan akhir RKPD Kaltara 2027.
Kebijakan anggaran diarahkan untuk mendukung tema pembangunan Kaltara, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”
“Setiap program harus produktif dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Zainal.
Selain pendapatan dan belanja, Pemprov Kaltara memproyeksikan Pembiayaan Netto sebesar Rp30 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Menurut Zainal, pengalokasian anggaran akan menggunakan prinsip money follows program. Artinya, anggaran diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
Belanja daerah juga akan difokuskan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada urusan wajib pelayanan dasar, serta diselaraskan dengan program prioritas pembangunan nasional.
Kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Kaltara yang masih menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Kaltara tumbuh 5,23 persen secara year-on-year. Sektor konstruksi tercatat sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi.
Sementara itu, inflasi Kaltara pada Juli 2026 berada di angka 2,00 persen. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 juga berhasil ditekan menjadi 5,18 persen.
Untuk 2027, Pemprov Kaltara menetapkan sejumlah target makro. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,6 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 4,20 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,72 persen, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,58.
Target tersebut akan didukung melalui delapan program unggulan daerah. Di antaranya pengembangan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, pembangunan kawasan perbatasan, peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan, pengembangan pangan dan agribisnis, serta pembangunan ekonomi hijau dan biru.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga memprioritaskan pengembangan pariwisata dan budaya, akselerasi konektivitas antarwilayah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif.
Zainal berharap pembahasan KUA dan PPAS 2027 bersama DPRD Kaltara dapat menghasilkan kesepakatan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Dengan arah kebijakan tersebut, APBD Kaltara 2027 ditargetkan tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga menjadi penggerak peningkatan pelayanan dasar, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan kesejahteraan di seluruh wilayah Kaltara.
Discussion about this post