APKASINDO Kaltara Dukung Tema Keterlanjuran Sawit dalam Kawasan, PSR dan Fasilitas Pembangunan Kebun Rakyat

KALTARA, CAKRANEWS – Plt Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kalimantan Utara (Kaltara) Suhendrik melakukan koordinasi dengan Ketua Panitia Borneo Forum Afrijon Ponggok dan Kepala Sekretariat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kaltara Afla.

Koordinasi ini berkaitan dengan kegiatan Borneo Forum yang menjadi agenda tahunan GAPKI di Kalimantan. Kota Tarakan pada 2023 ini terpilih sebagai tuan rumah.

Tahun ini, Borneo Forum 2023 mengusung tema ‘Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat, Keterlanjuran Sawit dalam Kawasan Hutan dan Fasilitasi Perkebunan Rakyat’.

Suhendrik menyebut, kegiatan Borneo Forum ini akan dilaksanakan pada 17 sampai 19 Oktober 2023, bertempat di Hotel Tarakan Plaza, dengan menyediakan 20 booth expo dan 40 booth dikhususkan bagi UMKM.

Ia berkata, APKASINDO berperan sebagai salah satu mitra dari GAPKI untuk pelaksanaan kegiatan Borneo Forum 2023.

“Peran APKASINDO adalah sebagai mitra dari GAPKI. Jadi ada asosiasi petani, dan ada asosiasi pengusaha. Kami di sebagai mitra,” kata Suhendrik kepada CAKRANEWS, Sabtu 12 Agustus 2023.

Terkait tema yang diangkat dalam Borneo Forum 2023, bagi Suhendrik sudah tepat karena persoalan peremajaan sawit rakyat, keterlanjuran sawit dalam kawasan hutan dan fasilitasi perkebunan sawit rakyat perlu menjadi perhatian serius.

“Sangat bagus sekali. Itulah yang sekarang lagi viral, yang belum ada penyelesaiannya yaitu keterlanjuran sawit dalam kawasan hutan,” ujar Suhendrik.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, bahwa terkait peremajaan sawit ini terjadi perbedaan pendapat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves).

“Kalau KLHK menggunakan aturan lama, sedangkan Pak Luhut, kalau sudah keterlanjuran itu akan diputihkan. Ini yang sangat menarik,” ucap Suhendrik.

Kemudian, Suhendrik juga mengatakan bahwa fasilitasi perkebunan kelapa sawit rakyat, baik yang sudah berizin atau masih lahan kosong harus segera ditindaklanjuti.

“Itu harus segera difasilitasi oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik kelapa sawitnya. Agar tidak lagi ada konflik antara perusahaan dan masyarakat nantinya,” kata Suhendrik.