Diskominfo Bahas Tupoksi PPID, Ada Informasi Tidak Boleh Dipublish

TANJUNG SELOR, cakra.news – Pemkab Bulungan, melalui Dinas Komunikasi, Informasi (Diskominfo) dan Persandian, menggelar pertemuan bersama jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Pertemuan pada Rabu (17/11/2021) ini fokus membahas terkait peran dan tupoksi (tugas pokok fungsi) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing OPD.

Seperti diketahui, PPID utama berada pada di Diskominfo. Sementara untuk OPD ditempatkan PPID pembantu.
Sejauh ini, PPID di masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Bulungan, sudah aktif sejak berdirinya Kominfo. Namun untuk memastikan berbagai informasi penting , khususnya yang bersifat rahasia, PPID utama melakukan pembahasan bersama dengan masing-masing OPD.
Seperti yang dilakukan kali ini, bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan.

“Rencananya semua OPD akan kita agendakan untuk membahas hal serupa. Karena memang ada info yang tidak boleh disebar atau dipublish, sesuai ketentuan UU informasi publik,” ujar Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Diskominfo Bulungan, Elya Harefa, S.Kom, M.A.P yang ditemui usai pertemuan.

Ia menjelaskan, ada daftar informasi yang dikecualikan, berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.

“Pada Pasal 17 poin a sampai poin j kita sudah bahas. Salah satu poin pada pertemuan kita pada hari ini. Ada beberapa daftar informasi publik yang dikecualikan, dan kali ini khusus untuk Dinkes,” jelasnya.

Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, ungkap Elya Harefa, ada beberapa informasi yang dikecualikan. Di antaranya, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum. Kemudian informasi publik yang apabila dibuka, dan diberikan kepada Pemohon, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak, atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Lalu informasi publik, yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat mengungkap rahasia pribadi, serta ada beberapa lainnya lagi.

Kejelasan informasi yang dikecualikan tersebut, bertujuan agar ketika masyarakat, baik lembaga, organisasi maupun individu, ketika mengajukan pemohon informasi, ketika tidak boleh maka informasi yang dimaksud tidak diberikan.

“Tapi kalau selain yang dikecualikan, maka kita boleh berikan. Selama PPID pembantu juga harus tahu, dan ini kita maksimalkan bersama dengan PPID utama,” pungkasnya.**

Pewarta : Eni Dakadah
Sumber : Diskominfo Bulungan