TANJUNG SELOR, CAKRANEWS– DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya mengawal percepatan pembangunan ruas Jalan Provinsi Lembudud-Long Layu-Binuang di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan. Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Krayan Selatan di Gedung DPRD Kaltara, Selasa (14/7/2026).
RDP dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kaltara Muddain didampingi Wakil Ketua I Muhammad Nasir dan Ketua Komisi III Jufri Budiman. Rapat juga dihadiri anggota DPRD, jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas PUPR dan Perkim, Badan Pengelolaan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta tokoh masyarakat dan kepala desa dari Kecamatan Krayan Selatan.
Dalam rapat tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan akibat kondisi jalan yang rusak, mulai dari terganggunya mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga aktivitas perekonomian di wilayah perbatasan.
Muddain mengatakan pembangunan jalan di Krayan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pelayanan publik dan penguatan kawasan perbatasan.
“Persoalan jalan di Krayan tidak boleh dipandang sebagai persoalan daerah semata, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD akan terus mengawal agar pembangunan ini menjadi prioritas pemerintah,” kata Muddain.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltara menyatakan akan memperjuangkan alokasi anggaran melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan ruas jalan tersebut segera terealisasi.
Dalam RDP itu juga mengemuka usulan perubahan desain pembangunan pada sejumlah ruas jalan, dari konstruksi beraspal menjadi konstruksi agregat atau pengerasan jalan. Skema tersebut dinilai lebih realistis karena dapat memperluas cakupan pembangunan tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara Muhammad Nasir menegaskan seluruh unsur DPRD memiliki komitmen yang sama untuk memperjuangkan pembangunan kawasan perbatasan. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltara Jufri Budiman berharap Pemerintah Provinsi Kaltara dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai agar pembangunan infrastruktur dasar di Krayan segera terlaksana.
Menutup rapat, Muddain memastikan DPRD akan segera menindaklanjuti hasil RDP melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltara, BPJN, dan kementerian terkait. DPRD juga akan mengagendakan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperkuat dukungan terhadap percepatan pembangunan jalan di Krayan.
“Kami berkomitmen mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga terwujud solusi nyata. Pembangunan infrastruktur perbatasan merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Discussion about this post