TARAKAN, CAKRANEWS – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Provinsi Kaltara, BPJS Kesehatan, dan pemerintah kabupaten/kota membahas keberlanjutan pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi menjaga target Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 tetap tercapai.
Rapat koordinasi yang digelar di Tarakan pada Senin (29/7/2026) itu dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, H. Syamsuddin Arfah. Turut hadir anggota Komisi IV DPRD Kaltara, jajaran Pemprov Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, serta BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VIII.
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak menegaskan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Pemerintah daerah berkomitmen mengupayakan pembiayaan kepesertaan JKN hingga Triwulan III Tahun 2026 sesuai kemampuan keuangan daerah. Sedangkan pembiayaan untuk Triwulan IV akan dibahas bersama DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan,” kata H. Syamsuddin Arfah.
Selain membahas keberlanjutan pembiayaan, rapat juga mengidentifikasi Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan sebagai daerah yang berpotensi menghadapi tantangan dalam mencapai target UHC Tahun 2026.
Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta segera melakukan verifikasi dan validasi data peserta JKN agar kepesertaan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
“Perlu dilakukan percepatan validasi data kepesertaan JKN, terutama di daerah yang masih berisiko terhadap pencapaian target UHC, sehingga cakupan kepesertaan dapat terus meningkat,” hasil rapat tersebut.
BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan pendaftaran pekerja sektor formal dan badan usaha yang belum menjadi peserta JKN. Di sisi lain, dunia usaha didorong berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai alternatif mendukung pembiayaan kepesertaan JKN.
“Sinergi DPRD, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan Program JKN sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas,” demikian salah satu kesimpulan rapat.
Melalui langkah tersebut, seluruh pihak berharap target Universal Health Coverage Tahun 2026 di Kalimantan Utara dapat tercapai dan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjamin.
Discussion about this post