TANJUNG SELOR, CAKRANEWS – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menilai kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara pada akhir Tahun Anggaran 2025 berada dalam kondisi stabil. Namun, capaian tersebut dinilai harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian, mengatakan indikator keuangan daerah seperti aset, ekuitas, dan likuiditas menunjukkan tata kelola keuangan Pemprov Kaltara berjalan cukup baik.
Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, aset Pemerintah Provinsi Kaltara tercatat sebesar Rp8,828 triliun. Sementara kewajiban daerah berada pada angka Rp541,304 miliar dan ekuitas mencapai Rp8,287 triliun.
“Saldo akhir kas sebesar Rp14,957 miliar juga menunjukkan bahwa likuiditas daerah masih terjaga,” kata Aluh Berlian di Tanjung Selor, Selasa (21/7/2026).
Menurut Aluh, kondisi tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Meski demikian, kekuatan fiskal daerah harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari kondisi neraca keuangan, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik.
Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan tidak terjadi kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dengan kawasan pedalaman dan perbatasan.
“Fraksi Golkar mengingatkan bahwa kekuatan neraca harus dibarengi dengan kualitas layanan publik yang nyata dan merata sampai ke masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” ujar Aluh.
Fraksi Golkar berharap kondisi keuangan daerah yang stabil dapat menjadi modal bagi pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan dasar kepada seluruh masyarakat Kaltara.
Discussion about this post