TARAKAN, CAKRANEWS – Memasuki hari ke -14 kampanye, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan belum menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu 2024.
Hal itu diungkapkan Anggota Bawaslu Tarakan, Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Kota Tarakan, Johnson kepada CAKRANEWS, Senin 11 Desember 2023.
Bawaslu Tarakan, kata Johnson, terus melakukan pengawasan melekat sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai. Dari hasil pengawasan tersebut belum ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pidana.
Diketahui, masa kampanye dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Adapun pada tanggal 28 hingga 10 Februari 2024, peserta pemilu diperbolehkan melakukan sejumlah kampanye, di antaranya pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum. Kemudian pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024 diperbolehkan melakukan kampanye rapat umum, iklan di media massa cetak, dan elektronik.
Kendati belum menemukan adanya pelanggaran, ia menghimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang mengarah ke pidana. Selain itu meminta peserta pemilu melengkapi administrasi saat pelaksanaan kampanye.
Lebih jauh dijelaskannya, khusus metode kampanye tatap muka, peserta pemilu diminta membuat pemberitahuan kegiatan kampanye kepada kepolisian yang ditembuskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
Selanjutnya untuk kampanye pertemuan terbatas, peserta pemilu diminta tidak melanggar autran Pasal 280 Undang-Undang 7 Tahun 2017 karena hal ini mengarah ke pidana.
Johnson menegaskan jika peserta pemilu enggan menaati aturan dan masih saja melanggar, maka sejumlah sanksi siap menanti.
“Seperti yang termuat dalam Pasal 461 UU 7 Tahun 2017 Ayat 6 bahwa putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, di antaranya perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Kemudian, adapula sanksi berupa teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu, dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.
“Tetapi jika melanggar Pasal 280 maka sanksinya pada Pasal 521 UU 7 Tahun 2017 yang menyebutkan setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu apabila dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 80 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara huruf paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta,” paparnya.
“Dan Pasal 523 Ayat 1, setiap pelaksana, peserta, dan Pasal 523 atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta,” pungkasnya.
Discussion about this post