Jika Pemerintah Tak Sediakan Vaksinasi Halal, Indonesia Terancam Gaduh

JAKARTA, CAKRANEWS – Pemerintah terus didesak segera menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal. Jika masyarakat tak memperolehnya, dikhawatirkan bisa menimbulkan kegaduhan.

Hal ini disampaikan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam, yang menilai Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akan menjadi biang polemik, jika tak segera mencantumkan seluruh jenis vaksin halal dalam program booster.

Telkom Bukukan Kinerja Resilience pada FY25, Perkuat Fundamental dan Hasilkan Total Shareholder Return 35,7 Persen

Usung Tagline HMI Progresif, Fadhil Qobus Menang Telak Dalam Konferensi HMI Cabang Tarakan

“Memang ketika Menkes tidak secara jelas menggunakan vaksin halal tentu saja akan menimbulkan polemik,” kata Arif, seperti dikutip Kamis 28 April 2022.

Arif meminta semua jenis vaksin halal dicantumkan dalam program booster, tak hanya Sinovac saja yang sudah diakui kehalalannya.

“Kalau targetnya vaksin halal, seharusnya seluruh vaksin halal diperbolehkan. Tidak hanya sinovac. Sinovac boleh tapi vaksin lain harusnya boleh, kalau targetnya vaksin halal,” ucapnya.

Sampai saat ini, Arif menilai bahwa kinerja Menkes cukup baik akan tetapi untuk pengadaan vaksin halal yang harus tetap dikritisi karena sampai saat ini seluruh jenis vaksin halal masih belum dicantumkan di program booster.