JAKARTA, CAKRANEWS – Seluruh pekerja atau buruh yang ingin mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) kini dipastikan tak perlu lagi menunggu hingga usia 56 tahun.
Hal ini tertuang dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua sebagai revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang sempat menimbulkan kegaduhan publik dan amarah Presiden Joko Widodo, karena dianggap menyusahkan kaum buruh.
“Yang mana manfaatnya dapat diambil secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan. Jadi tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun, sekali lagi saya sampaikan tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun untuk mengklaim JHT,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis 28 April 2022.
Kini persyaratan klaim manfaat JHT lebih sederhana, yakni hanya dua dokumen saja yaitu Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP.
Syarat Pencairan JHT
Untuk persyaratan dokumen yang dilampirkan dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi, yang sebelumnya disyaratkan harus melampirkan dokumen asli.
Penyampaian permohonan sekarang dapat dilakukan secara daring atau online tidak harus secara luring atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan; dan terdapat kemudahan penyampaian bukti PHK bagi peserta yang terkena PHK.
Permenaker ini dipastikan telah melalui tahapan serap aspirasi publik secara luas. Pihaknya telah melakukan beberapa kali dialog dengan berbagai Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan kementerian/lembaga terkait.
“Permenaker ini juga telah dikonsultasikan dengan LKS Tripartit Nasional yang anggotanya terdiri atas perwakilan serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, dan Pemerintah. Kami juga melibatkan para pakar dari berbagai perguruan tinggi untuk mendapatkan masukan terkait dengan materi Permenaker,” ujar Ida.
Discussion about this post