BALI, CAKRANEWS – Menko Polhukam Mahfud MD menyarankan seluruh ahli hukum di Indonesia tidak terjebak dalam kepentingan politik tertentu, yang dapat berpengaruh pada sikap kritis dan analisis.
Menurut Mahfud, jika sudah tersandera dengan kepentingan politik, maka seorang ahli hukum sekalipun bisa menyesatkan.
“Jangan salah dalam melakukan analisis, karena kadang kala kalau sudah punya sikap politik lalu analisis hukumnya salah. Memihak yang satu dicari dalilnya ini, memihak yang sana dalilnya ini, hukum bisa cari-cari dalil saja,” kata Mahfud di Bali, Rabu 18 Mei 2022, seperti dikutip dari Antara.
Ia mencontohkan, salah satu pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia yang sempat melontarkan analisis serampangan terkait penyimpangan seks LGBT.
Dalam analisis tersebut, dikatakan bahwa LGBT melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974. Padahal, kata Mahfud UU itu hanya mengatur soal perkawinan, dan tak memuat hukuman pidana bagi LGBT.
“Betul, LGBT dilarang menurut hukum perkawinan, tetapi (bukan) artinya kita boleh menangkap orang itu. Hanya isinya itu kalau ada kawin sesama LGBT, itu tidak sah. Itu saja,” ujar Mahfud.
Jika perkawinan sesama jenis tidak sah, maka pasangan sesama jenis tidak boleh mendapatkan legalitas berupa surat nikah dan hak waris, tambahnya.
Sanksi pidana juga mempertimbangkan asas legalitas. Dengan demikian, katanya, jika saat ini aparat menangkap seseorang karena identitas LGBT-nya, maka itu melanggar asas legalitas yang menjadi dasar hukum.
Discussion about this post