TARAKAN, CAKRANEWS – Mimpi Tarakan menasbihkan dirinya sebagai Kota Layak Anak ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mulai dari masih banyaknya kasus kekerasan pada anak hingga kurang terbukanya informasi data anak lintas OPD, menjadi kendala yang harus dipecahkan bersama.
“Kami berulang kali meminta data ke instansi vertikal seperti Lapas mengenai jumlah anak. Sebenarnya ada atau tidak, kami mengharap umpan balik. Kalaupun ada, seperti apa yang dilakukan OPD tersebut,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), Maryam kepada CAKRANEWS di Tarakan, Rabu (8/6/2022).
Maryam menyebut adapun kategori penilaian untuk meraih predikat Kota Layak Anak terbagi menjadi beberapa klaster. Yakni di antaranya kelembagaan , hak sipil dan kebebasan, lingkungan dan pengasuhan alternatif , kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
Menurutnya, keberhasilan Tarakan mendapat nilai yang baik tentunya karena faktor dukungan dan upaya Pemerintah Kota Tarakan yang sangat memperhatikan anak. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan kota yang mengutamakan fasilitas anak seperti pembangunan taman-taman untuk anak.
Menanggapi kendala yang dialami Maryam, Wali Kota Tarakan, dr Khairul angkat bicara. Menurutnya, hal itu terjadi karena keawaman OPD terhadap data apa yang diminta.
“Saya pikir persoalannya bukan karena tidak mau terbuka, tapi ada kesulitan menerjemahkan data apa yang diminta. Sehingga OPD bingung memberi data seperti apa,” kata Khairul.
Sebagai informasi, Tarakan digadang-gadang akan menjadi kota Layak Anak setelah mendapat skor di atas 500 dalam proses penilaian kota layak anak. Bahkan, Tarakan disebut-sebut mendapat nilai tertinggi se Kalimantan Utara dalam penilaian tersebut.
Pewarta: Ade Prasetia Cahyadi
Discussion about this post