TARAKAN, CAKRANEWS – Calon Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Nomor Urut 2, Zainal A. Paliwang yang kerap membanggakan Universitas Patria Artha (UPA) Makassar dalam setiap kesempatan nampaknya harus tertunduk malu usai beredar video di media sosial yang menyebut akreditasi UPA sudah tidak diakui lagi alias kadaluarsa oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sebelum tidak diakui BAN-PT, akreditasi UPA sendiri adalah C alias perlu banyak perbaikan yang signifikan.
Sebutan Makassar yang kerap disandingkan di UPA dalam setiap percakapan Zainal nampaknya harus diklarifikasi oleh Agus Wibowo, orangtua dari mahasiswa yang mendapat beasiswa di UPA dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Agus menyebut lokasi UPA bukan di Makassar, melainkan di kabupaten Gowa yang jaraknya masih 51 Kilometer ke Makassar atau 2 jam perjalanan darat.
Agus pun mengimbau agar apa yang dialami anaknya bisa menjadi pelajaran bagi orangtua lain untuk tidak menerima beasiswa tersebut. Sebab apa yang dijanjikan Pemprov Kaltara tidak seindah kenyataan nya.
“Tidak ada uang makan, tidak ada uang untuk tempat tinggal, bahkan seragam kampus harus bayar sendiri. Tidak sesuai janji,” kata Agus.
Sementara itu, berdasarkan keterangan Pemprov Kaltara setidaknya ada 755 mahasiswa yang dikirim ke Universitas Patria Artha (UPA) selama kurun waktu 2022-2024 dengan rincian tahun 2022 sebanyak 239 mahasiswa, tahun 2023 sebanyak 253 mahasiswa dan tahun 2024 sebanyak 263 mahasiswa.
Perlu diketahui sosok Rektor Universitas Patria Artha bernama Dr Bastian Lubis yang dikenal selama ini sebagai Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubenur Kaltara Nomor 188.44/K.270/2022 pada era Zainal A. Paliwang – Yansen TP.
Bastian Lubis dianggap sebagai “Ring1” dari bekas Gubernur Zainal. Bastian inilah yang disebut-sebut menentukan nasib pejabat di Provinsi Kaltara. Dikutip dari laman niaga.asia (14 Juli 2023), Bastian Lubis kerap menebar kontroversi salah satunya dengan memberhentikan Kepala Dinas PUPR-PERKIM Kaltara Dr. DT. Iman Suramenggala, S.Hut, M.Sc.
“Saya salah seorang PNS yang jadi korban Bastian Lubis. Tidak hanya itu, saya juga disebut-sebutnya telah melakukan korupsi puluhan miliar, padahal saya baru menjabat 7 bulan. Fitnah yang sangat keji,” kata Datu Iman.
Menurut Datu Iman, dirinya dilantik jadi kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kaltara pada Juni 2022 dan diberhentikan pada Maret 2023 berdasarkan penilaian Tim Independen yang disebut-sebut diketuai Bastian Lubis.
“Padahal pada Januari saya mendapat penilaian kinerja dengan nilai BAIK,” ucapnya.
Datu Iman adalah lulusan program S3 dari Univeristas Gajah Mada (UGM) dengan akreditas A. Sementara Bastian Lubis adalah alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia Jakarta (IPWIJA) atau lebih dikenal dengan STIE IPWIJA Jakarta yang berdasarkan BAN-PT memiliki akreditasi B.
Atas kasus tersebut, sebanyak 16 organisasi kemasyarakatan, adat, pemuda, dan sejenisnya menuding Bastian Lubis sebagai pembuat gaduh di Pemerintahan Provinsi Kaltara.
Discussion about this post