TARAKAN, CAKRANEWS – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Dapil I Tarakan Tengah, menuai berbagai pendapat serta masukan.
Diketahui sebelumnya putusan PSU untuk Dapil I Tarakan Tengah oleh MK, setelah adanya gugatan PPP ke KPU RI. Hasil pleno MK juga menyatakan diskualifikasi terhadap Caleg Golkar Erick Hendrawan.
Menurut Ketua DPD KNPI Kaltara, Dr. Andi Mulyono, S.H, M.H, menilai putusan MK harus dipersiapkan dan dicermati dengan matang oleh KPU. Sebab pelaksanaan PSU harus mempertimbangkan potensi kerawanan, serta gangguan kamtibmas. Sehingga koordinasi dengan pihak keamanam harus dilakukan dengan intens.
“Ada persoalan keamanan, persoalan anggaran. Terutama keamanan ini, karena pasti muncul semacam ketegangan menyikapi putusan tadi. Caleg itu tidak hanya kehadirannya secara pribadi, tapi tentu punya konstituen, pemilih. Ini yang harus diantisipasi,” kata Andi Mulyono.
Selain itu, kepastian hukum dan hak secara hukum bagi caleg yang sudah terpilih, juga harus diperhatikan. Sebab keluarnya putusan MK, dinilai merugikan bagi para caleg yang sudah meraih suara dominan di Pemilu 2024 yang lalu.
“Begitu pun jika akan menempuh langkah hukum atas hal tersebut. Jika dimungkinkan. Ini juga ada di penyelenggara tanggung jawabnya. Jika PSU dipaksakan, jangan sampai dibarengi dengan perilaku money politics, itu juga menjadi catatan,” jelas Andi Mulyono.
Menurut Andi Mulyono juga, PSU juga memiliki dampak secara pangsung kepada peta konstelasi Pilkada di Tarakan. Lantaran jumlah kursi yang diperoleh ikut menentukan syarat minimal dukungan kepada paslon peserta Pilkada, yang mana pada Bulan Agustus sudah memasuki tahap pendaftaran.
“Perlu menjadi pertimbangan bahwa ada tahapan pilkada yang berjalan. Itu yang harus dikaji dampak-dampaknya, iya tahapan dan sebagainya,” terangnya.
Meski demikian, DPD KNPI Kaltara tetap meminta kepada masyarakat agar menghormati putusan MK yang telah ditetapkan. Andi Mulyono juga mengajak kepada masyarakat, agar bersama-sama dan berperan aktif salam menjaga situasi keamanan dam ketertiban.
“Peran masyarakat sangat dominan, sehingga harus bersama-sama kita jaga keamanan dan kondusifitas PSU. Karena saat ini kita juga sudah memasuki tahapan Pilkada,” tukasnya.
Discussion about this post