TANJUNG SELOR, CAKRANEWS – Pembangunan infrastruktur dan masuknya arus investasi ke sebuah daerah kerap kali dipandang sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membawa kemajuan ekonomi yang dinamis, namun di sisi lain terdapat kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai luhur kebudayaan lokal. Bagi masyarakat Adat Dayak Kenyah di Kalimantan Utara (Kaltara), modernisasi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah kemitraan strategis yang wajib berjalan selaras dengan akar tradisi leluhur.
Semangat keselarasan inilah yang mengemuka dalam Pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) Lembaga Adat Dayak Kenyah (LADK) Kabupaten Bulungan yang digelar di Balai Adat Pemuda Dayak, Tanjung Selor, Kamis (28/5/2026). Momentum ini menjadi pemantik diskusi penting mengenai bagaimana nilai-nilai kultural mampu menjadi pilar penyangga modernitas di provinsi termuda di Indonesia tersebut.
Hadir langsung dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, menegaskan bahwa mubes ini bukan sekadar agenda rutin organisasi di atas kertas. “Lebih dari itu, forum tertinggi ini merupakan wadah strategis untuk menata kembali arah perjalanan lembaga adat agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman yang kian kompleks,”katanya.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kaltara membutuhkan stabilitas sosial yang kokoh untuk menarik investasi sekaligus menjaga kedaulatan. Di sinilah lembaga adat memainkan peran krusialnya. Pemerintah Provinsi Kaltara memandang organisasi kemasyarakatan dan kesukuan bukan sebagai entitas luar, melainkan mitra strategis pemerintah dalam merawat kerukunan antarwarga, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan ketertiban umum tetap kondusif.
Wagub Ingkong Ala menegaskan bahwa masyarakat Adat Dayak Kenyah pada dasarnya tidak anti terhadap pembangunan. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa proses pembangunan yang berjalan tanpa melibatkan nilai adat dan budaya lokal akan kehilangan arah dan fondasi kemanusiaannya. Oleh karena itu, ia mendorong kepengurusan LADK Bulungan yang baru agar mampu membangun struktur organisasi yang solid, transparan, dan bergerak dalam satu komando yang jelas. “LADK diharapkan mampu menjadi rumah besar bagi seluruh sub-suku Dayak Kenyah untuk menyusun agenda kerja yang terukur dan berkelanjutan,” harapnya.
Salah satu langkah konkret yang mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah adalah rencana pengaktifan kembali Sekolah Adat Kenyah di wilayah Long Peso dan sekitarnya. Sekolah ini diproyeksikan menjadi ruang hidup untuk mentransfer pengetahuan kolektif leluhur kepada generasi muda. Melalui wadah ini, anak-anak muda tidak hanya diajarkan untuk merawat tradisi, tetapi juga dibekali keterampilan praktis mulai dari seni ukir, kerajinan anyaman, menyelaraskan alunan alat musik sape’, hingga memahami literasi pengobatan tradisional.
Lebih jauh, tantangan zaman juga dijawab melalui penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya. Ingkong Ala, yang dalam kesehariannya juga mengemban amanah sebagai Ketua LADK Kaltara, menekankan pentingnya memperluas akses pasar bagi produk lokal masyarakat adat. Upaya ini diwujudkan melalui pemanfaatan platform digital seperti DAD Mart serta fasilitasi pameran kebudayaan skala regional seperti Festival Irau, sehingga produk komoditas budaya lokal mampu naik kelas dan berdaya saing global.
Menutup arahannya, Wagub Kaltara kembali mengingatkan esensi tertinggi dari kehidupan bermasyarakat, yaitu menjaga marwah lembaga dengan mengedepankan semangat persatuan dan musyawarah mufakat. Ia mengajak seluruh elemen yang hadir untuk senantiasa memegang teguh falsafah mendalam yang diwariskan oleh para leluhur Dayak Kenyah, yaitu “Ca Kimet Ca Tawai”, yang berarti bersatu kita hidup, berpecah kita mati. Sebuah pesan kuat bahwa kemajuan ekonomi Kaltara hanya akan bermakna jika identitas budaya di Bumi Tenguyun tetap terjaga dengan lestari.
Discussion about this post