Malinau, CAKRANEWS – Pemkab Malinau melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalin kerjasama dengan Unicef Indonesia menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka Evaluasi Percepatan BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional) dan Penguatan Program Imunisasi Rutin Kabupaten Malinau yang dilaksanakan di Hotel Mahkota, pada Kamis (14/07).
Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) H. Abdul Djaya Nazar.
Dalam sambutannya Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang P2P H. Abdul Djaya Nazar menerangkan bahwa tujuan pemerintah melaksanakan BIAN ini sebagai pemenuhan imunisasi yang terhambat akibat dari masa pandemi Covid-19.
“Pemerintah dalam hal ini ingin memberikan perlindungan yang lebih kepada anak-anak Indonesia,” ujarnya.
Target yang direncanakan dalam waktu 1 bulan mencapai 100%. Namun setelah selesai tahap pertama di bulan Mei tidak mencapai target.
“Berdasarkan data manual kita untuk Kabupaten Malinau cakupan vaksinasi kita baru 61% dan berdasarkan aplikasi lebih rendah lagi,” jelasnya.
Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti adanya data anak yang masih belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Karena itu kita juga mengundang dari pihak Disdukcapil untuk bagaimana kita bisa memberikan solusi agar anak-anak kita yang belum ada NIK, bisa ada NIKnya karena kalau kita sudah pegang vaksin kemudian tidak ada NIKnya maka data tidak terekam sehingga jumlah orang yang seharusnya divaksin cukup jadi tidak cukup karena data tidak lengkap,” ujarnya.
Selain itu juga faktor terbenturnya jadwal BIAN yang bertepatan dengan anak-anak sekolah yang masuk tahap masa ujian dan libur sekolah.
“Karena itu kita juga menghadirkan dari Dinas Pendidikan, Bapak/Ibu Kepala Sekolah, kemudian dari Kemenag karena memang sebagian besar sasaran kita ada di sekolah,” ujarnya.
“Ini juga yang menjadi faktor kenapa catatan kita tidak terpenuhi karena pada saat pencanangan di bulan Mei, Juni bertepatan dengan anak-anak ujian kemudian libur,” imbuhnya.
Untuk itu pemerintah memberikan lagi tambahan waktu untuk mengejar kekurangannya sebesar 39%.
“Maka dari itu dalam pertemuan ini kita berharap dapat menemukan solusi, pertama terkait data anak, kedua bagaimana sekolah bisa mau menerima petugas vaksin dari Puskesmas untuk datang melaksanakan layanan vaksin di sekolah,” ucapnya.
Selain itu juga pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat agar anak-anaknya mau divaksinasi.
“Mungkin hasilnya tidak bisa dilihat sekarang, tetapi lihat beberapa tahun kedepan. Belajar dari beberapa kasus penyakit pada anak yang dapat dicegah dengan diberikan imunisasi. Mudah-mudahan setelah mendengarkan paparan dari para pemateri kita bisa sepakat dan sepaham untuk bisa melaksanakan vaksin ini,” tuturnya.
Discussion about this post