JAKARTA, cakra.news – Dalam Kuliah Umum di UNS bertajuk “Peran dan Tantangan MK dalam Mewujudkan Hukum dan Politik Demokratis” yang disiarkan di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyatakan proses pembentukan Undang-undang Cipta Kerja telah cacat dan harus diulang, Jumat (3/12/2021).
Dikatakan Saldi, MK baru memeriksa bagian awal, baru proses pembentukannya.
“MK menemukan ada proses pembentukan yang cacat, disuruh ulang untuk itu,” tandasnya.
Saldi juga menjelaskan putusan MK terkait UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu baru masuk tahap memeriksa apakah proses pembentukan aturan itu sesuai konstitusi atau tidak. Belum masuk kepada substansi.
MK bisa saja, kata Saldi mengambil langkah ‘rem mendadak’ untuk membatalkan undang-undang tersebut saat ketahuan terdapat cacat formil. Namun, MK memilih pertimbangan tersendiri tak mengambil keputusan untuk membatalkan secara mendadak tersebut.
Saldi meyakini terdapat empat aspek cacat formal dalam UU Cipta Kerja. Pertama, aturan itu tak dibentuk berdasar UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Kedua, tidak memenuhi asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketiga, tidak melibatkan partisipasi publik yang luas. Terakhir, ada norma yang telah ditetapkan bersama oleh DPR dan Pemerintah mengalami perubahan.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan UU Cipta Kerja tetap berlaku selama proses perbaikan. Namun, poin lain dalam putusan menyebut segala kebijakan yang berdampak luas dari UU itu harus ditangguhkan.**
Pewarta : Andi Surya
Sumber : CNN Indonesia, detik
Discussion about this post