TARAKAN, CAKRANEWS – Menanggapi sorotan publik terkait penghapusan insentif guru, DPRD Tarakan menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak para pendidik.
Wakil Ketua DPRD Tarakan, Herman Hamid, membantah anggapan bahwa isu insentif dijadikan sebagai alat politik.
Ia menegaskan bahwa DPRD justru berperan sebagai jembatan antara aspirasi para guru dengan pemerintah provinsi.
Menurut Herman, DPRD Tarakan telah menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan mendengarkan dan menanggapi langsung aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). DPRD juga siap memfasilitasi pertemuan antara PGRI dan pemerintah provinsi.
“Kami siap memfasilitasi PGRI untuk melakukan RDP ke provinsi,” ujarnya, Minggu, 20 April 2025.
Menanggapi kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Universitas Borneo Tarakan (UBT) mengenai lambannya respons DPRD terhadap isu ini, Herman menjelaskan bahwa penghapusan insentif merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Sementara itu, untuk guru TK, SD, dan SMP yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota, Herman memastikan bahwa Pemkot Tarakan telah mengalokasikan insentif sebesar Rp750 ribu per bulan.
“Untuk kota Tarakan tidak ada persoalan, selalu dianggarkan tiap tahun dan itu clear,” tegasnya.
Herman juga menekankan bahwa DPRD Tarakan terus mendorong pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi, untuk bersama-sama memikirkan kesejahteraan guru. Ia menyebut guru sebagai pilar penting dalam pembangunan generasi masa depan bangsa.
Menurutnya, langkah yang diambil DPRD Tarakan merupakan bentuk penyambung aspirasi, agar pemerintah provinsi dapat meninjau ulang kebijakan bantuan insentif yang selama ini telah dirasakan oleh guru dari jenjang PAUD hingga SMP.
“Kami berharap ada langkah yang kongkret dari pemerintah provinsi sehingga guru bisa mendapat informasi yang baik dari aspirasi yang mereka harapkan,” tegasnya.
Herman kembali menegaskan bahwa aspirasi yang telah disampaikan oleh para guru ke DPRD Tarakan bukanlah bentuk politisasi isu.
“Dan kami berharap permasalahan ini dapat dilihat secara kemanusiaan demi meningkatkan kesejahteraan para guru,” tuturnya.
Discussion about this post