Cakra News
Advertisement
  • Home
  • News
  • Kaltara
  • Leisure
  • Story
  • Advetorial
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Kaltara
  • Leisure
  • Story
  • Advetorial
  • Opini
No Result
View All Result
Cakra News
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Kaltara
  • Leisure
  • Story
  • Advetorial
  • Opini
Home Hukum & Kriminal

Jaksa ICC Menangguhkan Penyelidikan Perang Narkoba Duterte Filipina

Redaksi by Redaksi
20/11/2021
in Hukum & Kriminal, Internasional
A A
0
Jaksa ICC Menangguhkan Penyelidikan Perang Narkoba Duterte Filipina

Para Aktivis berunjuk rasa memprotes eskalasi perang narkoba Presiden Rodrigo Duterte, di Quezon City, Metro Manila, Filipina. REUTERS/Dondi Tawatao/File Photo

Share on FacebookShare on Twitter

MANILA, cakra.news – Kepala Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (Inernational Criminal Court, ICC) telah menangguhkan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang selama ini melakukan tidakan keras terhadap narkoba.

Penangguhan ini terjadi atas permintaan dari Manila.
Hakim ICC menyetujui penyelidikan pada bulan September lalu ketika ribuan tersangka pengedar narkoba telah tewas.

RELATED POSTS

Pembakaran Al-Quran di Swedia Bikin Pemerintah Indonesia Murka

Helehhh! Ferdy Sambo Hanya Dituntut Penjara Seumur Hidup

Aktivis mengatakan banyak yang telah dieksekusi oleh lembaga penegak hukum dengan dukungan diam-diam dari presiden.

Pihak berwenang Filipina mengatakan pembunuhan itu untuk membela diri dan ICC tidak punya hak untuk ikut campur.

Dokumen pengadilan yang dirilis ICC dan telah dikonfirmasi pejabat Filipina pada Sabtu ini menunjukkan bahwa Manila mengajukan permintaan penangguhan pada 10 November lalu, dan berniat melakukan penyelidikan sendiri terhadap pembunuhan selama perang narkoba.

“Jaksa untuk sementara menangguhkan kegiatan investigasinya dengan menilai ruang lingkup dan efek dari permintaan penangguhan,” tulis Kepala Jaksa ICC Karim Khan, menambahkan bahwa pihaknya akan mencari informasi tambahan dari Filipina.

Pemerintah dapat meminta ICC untuk menunda sebuah kasus jika mereka melaksanakan penyelidikan dan penuntutan mereka sendiri untuk tindakan yang sama.

Sebelumnya pada 2018, Duterte menarik Filipina keluar dari ICC dan mengatakan pengadilan internasional tidak memiliki yurisdiksi untuk mendakwanya.

ICC pun mempertahankan yurisdiksinya untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan saat Manila menjadi anggota hingga 2019.
Permintaan penangguhan dari Manila mengikuti pernyataan berulang-ulang pemerintah Duterte bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan ICC.

“Kami menyambut kehati-hatian Jaksa ICC baru yang menganggapnya tepat untuk memberikan pandangan baru pada masalah ini, dan kami percaya bahwa masalah ini akan diselesaikan demi pembebasan pemerintah kami dan pengakuan atas semangat sistem peradilan kami,” kata Karlo Nograles, juru bicara Duterte pada hari Sabtu.

Pada bagian lain, sebuah kelompok pengacara Filipina meminta ICC untuk tidak menghilangkan secercah harapan bagi keluarga korban perang narkoba.

“Kami meminta ICC untuk tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh klaim yang sekarang dibuat oleh pemerintahan Duterte,” kata Persatuan Nasional Pengacara Rakyat, yang mewakili beberapa keluarga korban.

“Sistem peradilan Filipina sangat lambat dan tidak tersedia bagi mayoritas korban yang miskin dan tidak terwakili”, tambahnya.

Sementara Human Rights Watch mengatakan klaim pemerintah bahwa mekanisme domestik yang ada memberikan keadilan bagi warga adalah tidak masuk akal.

“Mari berharap ICC melihat tipu muslihat itu,” kata Brad Adam, direktur Asia Human Rights Watch.

Keputusan ICC menjadi keuntungan bagi Duterte, yang pekan ini mencalonkan diri sebagai Senat dalam pemilihan tahun depan.

Dia dilarang oleh konstitusi untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden.

“Ini tentu saja akan memberikan sedikit kelegaan dalam pemilihan yang riuh,” kata analis politik Ramon Casiple, Wakil Presiden perusahaan konsultan dan riset Novo Trends PH, kepada Reuters.

“Namun, itu mungkin tidak memungkinkan (dia) berbuat lebih banyak setelah pemilihan, terutama jika pemerintah yang akan datang memilih untuk bekerja sama dengan proses ICC,” tambahnya.

Dalam hampir dua dekade keberadaannya, ICC telah menghukum lima orang atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, semua pemimpin milisi Afrika dari Republik Demokratik Kongo, Mali dan Uganda.**

Pewarta : Andi Surya
Sumber : Reuters

Tags: DuterteFilipinaICCNarkoba
ShareTweetShareSendShare

Related Posts

Pembakaran Al-Quran di Swedia Bikin Pemerintah Indonesia Murka

Pembakaran Al-Quran di Swedia Bikin Pemerintah Indonesia Murka

by Ryan Virgiawan
23/01/2023
0

INTERNASIONAL, CAKRANEWS - Umat Muslim sedunia dan negara-negara Islam marah besar atas aksi pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swesia pada Sabtu...

Ferdy Sambo Simpan Duit Rp 900 Miliar dalam Bunker, Benarkah?

Helehhh! Ferdy Sambo Hanya Dituntut Penjara Seumur Hidup

by Ryan Virgiawan
17/01/2023
0

JAKARTA, CAKRANEWS - Ferdy Sambo, otak pembunuhan berencana terhadap Yosua Hutabarat alias Brigadir J hanya dituntut hukuman penjara seumur hidup...

Penyebab Bentrok Tenaga Kerja Pribumi vs TKA Cina di Morowali Versi Kapolri

Penyebab Bentrok Tenaga Kerja Pribumi vs TKA Cina di Morowali Versi Kapolri

by Ryan Virgiawan
17/01/2023
0

JAKARTA, CAKRANEWS - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan duduk perkara bentrok berdarah antara tenaga kerja lokal versus TKA asal...

Papua Berdarah! Pendukung Lukas Enembe Tewas saat Sang Panutan Ditangkap KPK

Papua Berdarah! Pendukung Lukas Enembe Tewas saat Sang Panutan Ditangkap KPK

by Ryan Virgiawan
11/01/2023
0

PAPUA, CAKRANEWS - Kericuhan sempat terjadi pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 10 Januari...

Jerman Tolak Tanggung Jawab ke Polandia atas Kejahatan Perang Dunia II

Jerman Tolak Tanggung Jawab ke Polandia atas Kejahatan Perang Dunia II

by Ryan Virgiawan
05/01/2023
0

INTERNASIONAL, CAKRANEWS - Pemerintah Jerman menolak keras tanggung jawab pembayaran reparasi atas kehancuran Polandia selama Perang Dunia II. Tuntutan pembayaran reparasi...

Next Post
AS Menuntut Pembebasan Segera Staf Yaman yang Ditahan oleh Houthi

AS Menuntut Pembebasan Segera Staf Yaman yang Ditahan oleh Houthi

Viral di Medsos, Polisi Selidiki Siswa SPN yang Dipenjara dan Dirantai Pihak Sekolah

Viral di Medsos, Polisi Selidiki Siswa SPN yang Dipenjara dan Dirantai Pihak Sekolah

Discussion about this post

Berita Terpopuler

  • Eks Bupati KTT Undunsyah Diperiksa dalam Kasus Korupsi Sheet Pile

    Eks Bupati KTT Undunsyah Diperiksa dalam Kasus Korupsi Sheet Pile

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kemunculan Aliran Puang Nene di Bone yang Diduga Sesat, MUI: Kita Teliti Dulu

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Waspada! Marak Oknum PLN Gadungan Coba Tipu Masyarakat Tarakan untuk Ganti Meteran

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ada Lawan Kah? Nih Potret Kapolda Kaltara Irjen Daniel Latihan Karate

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 4 Alasan Seseorang Menjadi Ateis, Nomor 2 Paling Berbahaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Berita

  • Advetorial
  • Ekonomi
  • Headline
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Kaltara
  • Leisure
  • Nasional
  • News
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Story

Tentang Kami

  • Redaksi & Manajemen
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan
  • Iklan & Advetorial

© 2021 PT. Cakra Media Mandiri Indonesia.

No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Kaltara
  • Leisure
  • Story
  • Advetorial
  • Opini

© 2021 PT. Cakra Media Mandiri Indonesia.