Malinau, CAKRANEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) lakukan penandatanganan (MOU) nota kesepakatan terkait sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan negara di Kabupaten Malinau, pada Selasa (14/06).
Kesepakatan bersama ini berlangsung di ruang Intulun Kantor Bupati Malinau, yang di tandatangani langsung oleh Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H. dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltara Wahyu Prihantoro, S.E., M.P.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltara Wahyu Prihantoro, S.E., M.P. mengatakan bahwa kehadiran mereka ingin memberikan sebuah kontribusi, ikut berperan serta dalam membangun khususnya di Kabupaten Malinau.
Penandatanganan MOU ini dapat menjadi komponen penting sebagai wadah koordinasi, komunikasi, konsultasi terkait pengelolaan keuangan baik pusat maupun daerah.
“Diharapkan MOU ini mampu menjembatani kebutuhan dan kesamaan langkah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain mengelola belanja pemerintah dengan baik, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltara juga memiliki salah satu peran penting yakni memotret potensi-potensi daerah yang bisa dijadikan masukan kepada pimpinan di pusat dalam rangka mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Malinau.
“Ini penting bagaimana kita bisa menginformasikan potensi-potensi daerah. Saat ini kita sudah bersinergi dengan Bank BI, kaitannya dengan informasi terkait potensi daerah yang saat itu juga BI sudah memiliki hasil sebuah buku potret dan ini akan kita gunakan agar potensi-potensi daerah itu bisa kita angkat untuk bisa menjadi sebuah kebijakan pimpinan yang kaitannya akan kembali kepada Kabupaten Malinau khususnya kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H. mengatakan dengan adanya nota kesepakatan bersama ini diharapkan dapat mendukung Kabupaten Malinau dalam hal menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dengan penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD) yang optimal serta meningkatkan perekonomian melalui sektor yang tumbuh melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
“Semoga apa yang telah kita laksanakan menjadi sinergi yang berkelanjutan dalam rangka berkoordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah yang mampu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga menghasilkan langkah strategis agar program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan optimal dan berkualitas dalam mendukung perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau,” imbuhnya.
Discussion about this post