Stakeholder Masyarakat Sipil Berteriak, Kecam Tindak Represif Polisi Tangkap Warga Wadas

JAKARTA, cakra.news – Putri Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Wahid menegaskan bahwa rakyat berhak berpendapat dan bertindak atas tanah air yang dimilikinya untuk kepentingan yang lebih besar, Rabu (9/2/2022).

Pernyataan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian disampaikan merespons pengerahan dan penangkapan warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah oleh pihak kepolisian sejak Selasa (8/2/2022) kemarin.

Alissa pun menegaskan bahwa kebijakan negara seharusnya ditujukan untuk kemaslahatan bagi rakyatnya.
Bukan sebaliknya justru mengorbankan rakyat.

“Kalaupun untuk kepentingan lebih besar, rakyat tetap berhak berpendapat dan bertindak atas tanah airnya, sehingga proses “nembung” harus sampai di titik temu yang setara.
Tidak boleh dikorbankan.
Kaidahnya: kebijakan pemimpin haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya. Berapa banyak rakyat kecil yang sudah dikorbankan atas nama pembangunan?” kata Alissa yang dikutip dalam akun Twitter resminya @AlissaWahid.

Akar masalah konflik aparat dan warga di Wadas, menurut Alissa terletak pada paradigma pembangunan Indonesia.

Ia menilai rakyat tengah diposisikan untuk menyerahkan tanah airnya kepada negara.

Negara, kata Dia, memiliki dalih meminta itu demi kepentingan lebih besar.

“Benar-benar rakyat itu (dianggap) kecil. Kalau menolak, dianggap membangkang kepada Negara. Dianggap diprovokasi. Boleh ditindak,” kata Aliss.

Sebelumnya, Warga Wadas diduga kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian karena melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener sejak 2016,
Selasa (8/2/2022) kemarin, ribuan aparat kepolisian dengan senjata lengkap dikerahkan menyerbu Desa Wadas.

Mereka mencopot banner penolakan Bendungan Bener dan mengejar beberapa warga sampai ke hutan.

Penduduk Desa Wadas mengatakan jumlah warga yang ditangkap aparat kepolisian sampai saat ini sekitar 60 orang.

Beberapa di antaranya merupakan anak-anak dan orang lanjut usia.

Stakeholder masyarakat sipil, seperti PBNU, Muhammadiyah hingga KontraS mengkritik keras tindakan represif aparat kepolisian dalam agenda pengamanan di Desa Wadas pada Selasa kemarin.**

Pewarta : Andi Surya
Sumber : CNN Indonesia