KALTARA, CAKRANEWS – Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menyorot tajam usulan biaya pelaksanaan haji 2023 dari Kementerian Agama (Kemenag) yang kenaikannya dinilai memberatkan jemaah.
Sebagai informasi, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu mengumumkan, bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) totalnya mencapai Rp 98.893.909 atau naik Rp 514.888.
Biaya dibebankan kepada jemaah tahun 2023 diusulkan sebesar Rp 69.193.733, atau naik Rp 30 juta dibanding biaya tahun 2022 sebesar Rp 39,8 juta.
Adapun jumlah biaya yang dibebankan ke jemaah mencapai 70 persen dari total BPIH. Sementara 30 persen sisanya, berasal dari pengelolaan dana haji yang nilainya Rp 29.700.175.
Hasan Basri menilai, usulan Kemenag tersebut memberatkan masyarakat, apalagi perubahannya diumumkan secara mendadak.
“Jika ada perubahan mendadak atas nama istitoah akan sangat merugikan jamaah yang akan berangkat tahun ini sebab mereka harus menyiapkan dana tambahan dengan kisaran Rp 30 jutaan dalam waktu singkat. Bagi mayoritas calon jamaah yang harus menabung bertahun-tahun angka itu cukup besar. Kemenag harus menghitung lagi secara rinci structure cost BPIH. Penghematan bisa dilakukan di setiap rincian structure cost tersebut,” kata Hasan Basri, dikutip Rabu 25 Januari 2023.
Di sisi lain, Hasan Basri melirik kebijakan pemerintah Arab Saudi yang justru menurunkan paket biaya hajinya, baik untuk jemaah domestik maupun luar negeri.
Sehingga, senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) ini menegaskan, biaya haji tidak perlu dinaikkan, apalagi Indonesia jumlah jemaahnya terbanyak sedunia.
“Jika ada kenaikan Rp 30 juta seperti usulan Kemenag dikali kuota haji reguler yang berjumlah 203.320 orang, uang jemaah yang berhasil terkumpul Rp 14,06 triliun,” ucapnya.
“Ditambah lagi dari manfaat dana haji yang dikelola BPKH sebesar Rp 5,9 triliun, total dana yang dipakai dari uang jamaah adalah Rp 20 triliun lebih per tahun. Ada lagi biaya penyelenggaraan haji dari APBN Kemenag sebesar Rp 1,27 triliun dan Kemenkes sebesar Rp 283 miliar,” kata Hasan Basri menambahkan.
Lebih lanjut, ia menyarankan Kemenag menghitung ulang biaya haji yang diusulkan tersebut, lalu melakukan rasionalisasi anggaran.
Discussion about this post