JENEWA, cakra.news – Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat (17/12/2021) menyetujui penyelidikan independen atas pelanggaran dalam konflik Ethiopia, setelah seorang pejabat senior PBB mengatakan telah terjadi pelanggaran di semua sisi dan penangkapan massal di bawah tindakan keras pemerintah.
Resolusi tersebut, yang dibawa oleh Uni Eropa dan didukung oleh negara-negara Barat, disahkan meskipun ada keberatan dari Ethiopia, yang menolak tuduhan pelanggaran dan mengatakan telah bekerja sama dalam penyelidikan atas perang yang telah berlangsung selama satu tahun itu.
“Sejumlah pelanggaran ini mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan sangat membutuhkan penyelidikan lebih lanjut oleh para ahli independen,” kata delegasi Uni Eropa untuk PBB di Jenewa dalam sebuah pernyataan menyambut keputusan tersebut.
Resolusi tersebut membentuk panel ahli yang beranggotakan tiga orang selama satu tahun untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran dengan tujuan untuk penuntutan di masa depan.
Tepat sebelum pemungutan suara, utusan Ethiopia untuk PBB di Jenewa, Zenebe Kebede, menolak apa yang disebutnya teks “bermotivasi politik”. “Tuduhan yang dikenakan terhadap negara saya tidak berdasar dan mengabaikan fakta di lapangan,” tambahnya.
Sebelumnya, Dia mengecam serangkaian pelanggaran oleh pasukan pemberontak dari wilayah Tigray utara dan mengatakan pemerintah tidak akan bekerja dengan panel yang diusulkan.
“Ethiopia menjadi sasaran dan dipilih di Dewan Hak Asasi Manusia karena membela pemerintah yang dipilih secara demokratis, perdamaian dan masa depan rakyatnya,” katanya.
Ribuan warga sipil telah tewas dan jutaan telah melarikan diri dalam konflik antara pemerintah federal dan pasukan pemberontak termasuk pejuang yang setia kepada Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), yang mendominasi koalisi yang berkuasa di Ethiopia selama hampir 30 tahun.**
Pewarta : Andi Surya
Sumber : Reuters
Discussion about this post