Ternyata Ini Alasan Kota Tarakan Belum Laksanakan Makan Bergizi Gratis 

TARAKAN, CAKRANEWS – Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Bustan mengungkap sejumlah alasan Tarakan belum melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun beberapa daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Nunukan sudah melaksanakannya mulai Senin, 6 Januari 2025.

Bustan mengatakan keterbatasan perlengkapan dapur menjadi salah satu alasannya.

“Ternyata ada beberapa variabel-variabel kelengkapan seperti alat memasak itu yang belum lengkap termasuk alat distribusi unit kendaraannya ke lokasi sekolah – sekolah yang mungkin akan mendapatkan paket makanan bergizi gratis. Jadi itu, diperkirakan ini terus berproses,” ujar Bustan di Tarakan, Selasa, 7 Januari 2024.

Namun, dirinya menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di setiap wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Kendati demikian, pihaknya segera melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak untuk melengkapi perlengkapan yang kurang tersebut.

Upaya lainnya, pihaknya akan melakukan pelatihan melibatkan sekitar 45 orang terkait tata cara penyediaan dan pendistribusian makan bergizi gratis.

“Saya akan meminta kepada OPD saya seperti Dinas Kesehatan terkait mungkin spesialis gizi yang akan memberikan apa namanya materi atau tambahan ilmu terkait bagaimana higenisnya makanan,” papar Bustan.

Dijelaskan Bustan, anggaran untuk penyediaan makan bergizi gratis berasal dari APBN. Sementara Pemkot Tarakan hanya memberi dukungan dalam bentuk sarana prasarana.

Saat ini, Pemkot Tarakan telah memiliki satu dapur umum makan bergizi gratis yang berada di depan Yonif 613, Aki Balak. Tidak menutup kemungkinan, dapur umum akan terus bertambah sehingga ia berharap seluruh stakeholder dapat berkolaborasi membantu menyukseskan program MBG.

“Kalau di Tarakan ini 1,2,3 mungkin kurang. Mungkin diperkirakan 20 dapur umum karena kurang lebih 58.000 siswa siswi yang akan diberikan makan bergizi gratis,” ungkapnya.

Bustan menegaskan pemerintah daerah siap mendukung program makan bergizi gratis. Bahkan, dirinya meminta perangkat daerah atau kepala dinas yang tidak mendukung program MBG dipersilahkan keluar dari pemerintahan. “Saya komitmen dengan apa yang disampaikan pak Prabowo dia mengatakan ketika ada oknum atau ada yang tidak mendukung program prioritas makan bergizi gratis silahkan keluar,” tegasnya.